KKM atau ‘KKM’ (Kritisi terhadap fenomena KKM)

Rubrik Pendidikan Oleh

Oleh: Zaenal Ridwan

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dalam dunia pendidikan adalah kriteria paling rendah atas pencapaian ketuntasan belajar tiap – tiap satuan materi pelajaran. KKM pun berfungsi sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi siswa sesuai Kompetensi Dasar (KD) atau Standar Kompetensi (SK). Selain itu juga sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai SK/KD tersebut serta sebagai instrument dalam melakukan evaluasi pembelajaran.

KKM sebagaimana umum sudah diketahui dikonversi/diukur dalam bentuk angka-angka, begitu pula dalam perumusannya yang disederhanakan dengan klasifikasi kriteria parameter penilaian Kompleksitas, daya dukung dan intake peserta ddik. Namun, pada kesempatan ini penulis tidak akan membahas terlalu jauh tentang perumusan KKM tersebut, karena penulis yakin mayoritas guru sudah paham tentang hal itu.

Pada kesempatan ini penulis ingin coba membahas efek domino pada fenomena KKM di dunia sekolah yang sebagiannya fakta di lapangan nampaknya mungkin bermasalah dan atau masih perlu bimbingan dan arahan. Hal itu, selain penulis pernah alami, juga penulis temui di lapangan, serta sharing dari beberapa teman guru, juga kesimpulan dari diskusi-diskusi kecil dengan teman-teman guru. Kita meresponse baik dan positif atas niat baik, maksud dan tujuan dinas pendidikan tentang KKM tersebut sejak digulirkannya, penulis pun setuju-setuju saja, bagus, karena untuk mengukur target pencapaian KBM dan progres peserta didik serta untuk bahan evaluasi.

Namun, mungkin pada pelaksanaannya tetap harus dilakukan bimbingan, arahan dan pengawasan yang continual serta evaluasinya, baik itu pada level kepala sekolah, guru-guru, juga pemahaman pada orang tua peserta didik agar terjadi sinergi. Entah mungkin bagi sebagian orang hal ini tidak penting atau mengada-ngada, tapi yang penulis saksikan atas fenomena KKM ini di lapangan ada masalah, meskipun itu ‘in case’. Tapi, jika ‘in case’ tersebut terjadi di banyak kelas, di banyak sekolah, maka ini adalah masalah besar yang harus diperhatikan, tak lain hal ini untuk menjaga integritas guru dan sekolah, juga untuk menghindari suara-suara miring ‘kebohongan public’ atau ketidakadilan. Betapa pun mungkin secara extreme pencapaian KKM peserta didik tersebut bisa menjadi justifikasi berhasil atau tidaknya seorang guru dalam mengajar, tapi di lapangan ada beberapa factor lain.

Mungkin bagi sebagian sekolah, terutama sekolah-sekolah yang leadership, management dan supervisinya bagus, baik sekolah negeri atau pun swasta, penerapan KKM ini sudah cukup berjalan maximal, professional, tidak banyak masalah. Tapi, KKM sebagai policy pemerintah (Dinas Pendidikan), apakah sebagian sekolah tersebut sudah bisa menjadi representasi keberhasilan bagi seluruh sekolah di Indonesia..? Penulis rasa tidak demikian, karena banyak sekali sekolah di sekitar kita dengan berbagai problematikanya.

Sering kali penulis memperhatikan dan menganalisa fenomena KKM ini, baik dalam perumusannya, juga dalam kaitan hasil belajar peserta didik, terutama menjelang dan pasca UAS (Ulangan Akhir Semester) yang pada prosesnya akan dituangkan dalam penilain akhir/raport. Penulis alami, melihat, mendengar dan menyaksikan langsung beberapa kondisi yang kadang mengusik hati nurani dan benturan bathin atas penilaian peserta didik yang ‘dipaksakan’. Betapa pun batas nilai KKM tersebut sudah ditentukan, namun demikian ada saja beberapa kasus peserta didik yang tidak mencapai nilai minimal meskipun selama KBM sudah segenap kemampuan guru diusahakan dan lebih repotnya lagi jika akumulasi KKM tersebut menjadi penentu kenaikan kelas. Hal ini yang kemudian muncul istilah ‘dikatrol’/nilai katrolan.

Ternyata di lapangan ada beberapa hal yang menjadi problematika terkait fenomena KKM ini. Pertama, Profesionalisme guru. Terkait profesionalisme guru ini variatif; ada yang masih belum paham perumusan KKM tersebut, ada yang menggunakan KKM tahun-tahun sebelumnya atau hanya sekali pembuatan/patokan KKM dan digunakan pada tahun-tahun kemudian, sementara kwalitas input siswa berubah dan kurikulum/materi ajar pun dinamis, sehingga hal-hal seperti ini menjadi masalah dikemudian hari pada aspek evaluasi dan penilaian. Lebih parah lagi, ada yang menentukan KKM dengan asal saja. Kedua, menjaga prestasi dan prestise sekolah di mata public/orang tua peserta didik, tapi dengan cara keliru, karena sekolahnya tidak mau dikatakan rendah kwalitasnya di mata public.

Pada konteks ini, terkadang ada kesan atau klaim sebahagian ‘guru’ atau kepala sekolahnya se-akan-akan KKM itu trend nya harus naik terus, tidak boleh turun, sehingga dipaksakan, apa lagi kenaikan KKM yang tanpa perumusan, sementara kwalitas input peserta didiknya menurun, maka hal ini biasanya menjadi masalah pula dikemudian hari dalam hal evaluasi dan penilaian. Ketiga, factor pemahaman orang tua peserta didik terhadap KKM tersebut. Hal ini nampaknya masih perlu terus sosialisasi, penjelasan, pemahaman dan pengertian terhadap orang tua peserta didik, apakah KKM tersebut hanya sebatas laporan evaluasi pencapaian belajar anak-anaknya secara kwalitatif verbal atau sebagai score nilai penentu kenaikan kelas. Hal ini dikarenakan ada dua model sekolah berbeda pada hasil akhir evaluasi belajarnya, ada yang memberlakukan naik-tidak naik kelas, ada pula sekolah yang tidak memberlakukan atas prinsip bahwa pada dasarnya semua peserta didik naik level/kelas.

Bagi sekolah-sekolah yang menjadikan KKM sebagai ukuran naik/tidak naik kelas, maka bagi peserta didik yang ‘in case’ akan menjadi masalah tersendiri yang kadang cukup alot tarik urat otot antara wali kelas, guru mata pelajaran dan kepala sekolah juga yang saling mempertahankan pendapatnya. Di satu sisi guru mata pelajaran secara professional mempertahankan pendiriannya, di sisi lain wali kelas dan atau kepala sekolah menjaga prestasi/prestise atau image sekolah di mata public, belum lagi ‘ewuh pakewuh’ dengan orang tua peserta didik yang bersangkutan. Nah, pada konteks tersebut di atas lah menjadi problematic sehingga kadang muncul istilah ‘nilai katrolan’ hanya karena mempertahankan image sekolah dan atau ewuh-pakewuh atau beban terhadap orang tua peserta didik. Betapapun kondisi-kondisi tersebut ‘in case’, tapi ternyata tidak jarang terjadi di berbagai sekolah.

Jika kondisi ini (nilai katrolan) marak terjadi, bukan saja melunturkan profesionalisme dan integritas guru serta sekolahnya, tapi juga terjadi ketidakadilan bagi peserta didik yang menghasilkan nilai murni dengan segenap kemampuan usaha dan belajarnya, yang lebih extreme lagi jangan sampai muncul kesan ‘Pembohongan public’ (terhadap orang tua peserta didik), ibarat nilai C menjadi A. Jangan sampai pula ada istilah plesetan KKM menjadi ‘KKM’ (Kriteria Kebohongan Maximal), dalam arti guru dan atau pihak sekolah se-enaknya mengutak-ngatik dan atau memberi nilai se-enaknya tanpa berdasarkan evaluasi belajar yang proporsional.

Memang betul bahwa nilai bukan segalanya, bahkan penulis sendiri lebih cenderung memilih model pembelajaran fun learning, active learning dan semacamnya dengan penilaian kwalitatif dan atau penilaian berbasis proses, apa lagi paradigma pendidikan yang belakangan ini bergeser yang menempatkan evaluasi belajar tidak terbatas pada nilai angka-angka, melainkan karya-karya, aktualisasi diri, pembentukan pribadi yang memiliki nilai Imtaq dan Iptek yang bagus. Namun demikian, jika bicara sekolah secara keseluruhan tidak semua sekolah menerapkan model-model pembelajaran seperti itu, hal ini tak luput dari SDM nya, fasilitas, dll, juga tidak bisa dipungkiri fakta di lapangan pada akhirnya evaluasi belajar akhir siswa bertumpu pada penilaian angka-angka yang nota bene format-format dari diknas, baik khususnya raport, dll.

Sebagaimana di atas sudah disampaikan atas fenomena KKM ini, bahwa penulis tidak men-generalisir seluruh sekolah, melainkan ‘in case’ saja. Namun demikian, sebagai pendidik tetap harus menjadi perhatian pula demi untuk kemajuan pendidikan. Entah se-berapa penting tulisan pemaparan ini, se-berapa layak atau tidak, tapi faktanya di lapangan fenomena KKM tersebut adalah juga salah satu intrik-intrik di dunia pendidikan kita. Jika intrik-intrik fenomena KKM ini dipandang penting, maka mungkin saja ini bisa jadi bahan diskursus untuk sama-sama mencarikan solusi tebaik, apakah dengan cara evaluasi tersistem dan komprehensif, supervisi dan pemnbinaan yg baik dan spesifik atau solusi lainnya yang kemudian bisa menjadi sebuah policy di dunia pendidikan. ***

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*