BELAJARLAH DARI SEKOLAH SWASTA

Rubrik Pendidikan Oleh

Oleh: Dr. Supangat MA
(Ketua AGUPENA DKI Jakarta)

Tiga hari ini (Senin-Rabu 27-1 Maret 2017) adalah momen penting ketika penulis terlibat intens dalam Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) diHotel Lor In Sentul yang dipaketkan dengan Sekolah Al Madinah dan Kantor Bupati Bogor.

Dalam Mukernas, kami cukup serius melihat, membahas, menganalisa, dan mengalami nasib perguruan swasta, padahal sesuai dengan amanah UUD 1945 bahwa salah satu tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ….. Dengan demikian, siapa pun yang terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah harus mendukung dan berpihak kepada mereka, termasuk di dalamnya pendidikan yang didirikan masyarakat (swasta) yang jelas terbukti kontribusinya dalam pendidikan nasional.

Pada tataran praktiknya, kalangan swasta sering merasa tidak ada upaya serius pemerintah dalam keberpihakannya pada kelompok ini. Apalagi, saat pemerintah melakukan perubahan kebijakan dalam pendidikan di mana swasta sering tidak mendapatkan pelayanan yag baik oleh mereka yang memimpin pendidikan di bangsa ini.

Padahal, sudah menjadi kelaziman di kalangan pendidikan jika terjadi pergantian pemerintah maka otomatis akan ada perubahan menteri dan jajarannya serta efeknya akan berubah juga arah kebijakannya, misalnya yang sering dikenal dengan kalimat ‘ganti menteri ganti kurikulum’. Masalah lainnya adalah dalam proses implementasi kebijakannya, jika terjadi pergantian kurikulum maka akan membutuhkan paket perumusan, pelatihan, pendampingan evaluasi, dan seterusnya. Di sinilah akan terlihat betul ketidakberpihakan pada sekolah swasta, berapa jumlah sekolah swasta yang ikut merumuskan, mendapatkan paket pelatihan, pendampingan, dan terlibat dalam evaluasi program?

Kenyataannya, kita semua harus belajar dari sekolah swasta. Setidaknya ada lima hal yang bisa penulis sampaikan.

Pertama, dari aspek kontribusi pada pendidikan nasional, dari total jumlah data gurunya sebanyak 2.668.662 yang terdaftar di Ddapodik terdapat 1.330.512 bertatus PNS dan 1.338.150 berstatus non PNS (atau 50 % plus 7.640 guru). Jika berbasis kenyataan yang tidak tercantum dalam Dapodik maka potensi swasta akan lebih banyak lagi, apalagi masih banyak juga guru PNS yang mengajar di sekolah swasta. Hal ini tentu berkonsekuensi logis pada jumlah sekolah dan siswanya. Jelaslah bahwa secara data lebih dari 50% kontribusi swasta pada pendidikan bangsa ini baik dari aspek guru, sekolah maupun siswanya. Jika tidak ada keberpihakan maka sama dengan mengabaikan setengah lebih potensi bangsa ini.

Kedua, dari aspek sejarahnya, di mana sekolah swasta sudah ada sebelum indoneisa merdeka, bahkan jauh sebeluam masa penjajahan Belanda. Semua penjajah sama sekali tidak memikirkan pendidik bangsa indonesia mereka membiarkannya kita semua bodoh agar mudah dijajah, dan sekolah swasta satu-satunya yang hadir untuk bangsa ini, dengan tiga paket program mendidik untuk keilamuan, keadaban dan kemerdekaan.

Ketiga, Model pendidikannya tidak homogen tapi heterogen, tidak hanya bebasis nasionalisme seperti sekolah negeri lainnya, namun ada juga berbasis Agama, dan ada yang merujuk pada nilai-nilai global seperti sekolah Bilingual dan juga yang berakar pada issue tertentu contohnya sekolah Alam dan seterusnya

Keempat, ketidakmampuan pemerintah untuk melayani pendidikan dari awal merdeka hingga hari ini karena jumlah sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah siswa di bangsa ini, maka kehadiran sekolah swasta yang mendidik lebih dari setengah jumlah siswa di Indonesia harus disadari oleh pemerintah agar memiliki keberpihakan, dan bahkan para pejabat negarapun kebanyakan menyekolahkan putra putrinya di swasta, karena sekolah berkualitas ternyata ada di swasta juga.

Kelima, dalam Prakteknya, sekolah swasta tidak hanya fokus pada penanaman keilmuan namun juga fokus akan tradisi keadaban yang menghasilkan sosok anak didik yang tidak hanya pintar tapi juga berakhlaq yang berintegritas.

Kesimpulan singkatnya ketika bapak menteri pendidikan Muhadjir Effendy mengusulkan program agar sekolah negeri di-fullday-kan, menunjukkan bahwa Bapak Menteri mulai belajar serius terhadap kesuksesan sekolah swasta, harusnya proses belajar ini dilanjutkan di semua jajarannya hingga dinas-dinas provinsi dan kabupaten agar semua pemangku jabatan memiliki keberpihakan pada sekolah-sekolah swasta. ***

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*