Pesona Rempah-Rempah, Kolonialisme, dan Kerjasama Serumpun Melayu

Rubrik Opini Oleh

Pesona Rempah-Rempah, Kolonialisme, dan Kerjasama Serumpun Melayu

Oleh Yanuardi Syukur

Daya Tarik Rempah-Rempah
Pada tahun 1912, Henry N. Ridley menulis bahwa pada zaman Dinasti Han (abad ke-3 SM/sekitar tahun 1700 SM), jika seorang pembesar istana menghadap kaisar, maka ia diharuskan menghadap dengan cengkih (eugenia aromaticum-syzygium aromaticum) di mulutnya (Hasan, 2001). Cengkih membuat Maluku, khususnya Ternate, dikenal dan menjadi magnet bagi bangsa-bangsa asing untuk mencari lokasinya berada. Saat itu, di abad ke-3 SM, tulis Ridley berdasarkan bukti arkeologis pohon cengkih di Mesopotamia (Syiria)ditemukan bahwa pohon ini hanya tumbuh di Maluku (Amal, 2013).

Menurut sumber-sumber Cina, India, dan Romawi, cengkih masuk ke pasar internasional pada milenium pertama sebelum masehi (1000 tahun SM). Di abad ke-3 SM, orang Cina sudah mengenal rempah-rempah, bahkan dalam epos Ramayana telah tercantum bahwa cengkih telah dikenal dan dipergunakan sebagai obat. Pada tahun 70 SM, Plinus menyebutkan bahwa cengkih di masa itu telah diperdagangkan secara rutin di Eropa oleh pedagang-pedagang Arab dan Eropa. Hingga abad ke-13, tulis Fraassen, cengkih masih menjadi barang mewah yang tidak diketahui dari mana asalnya (Amal, 2013).

Kajian tentang rempah-rempah Maluku dalam referensi dunia Timur terdapat dalam kepustakaan Cina pada periode Dinasti Han (220-206 SM) dengan judul “Rempah-rempah Lidah Ayam“ (Chicken Tongue Spice), yang secara umum diidentifikasikan sebagai “ting hiang” atau rempah paku atau nail spice karena bentuk cengkih menyerupai paku. Pada masa Dinasti Han, cengkih dimanfaatkan untuk pengobatan, parfum, dan bumbu masak.Dalam karya Pliny, National History, yang dipublikasikan pada tahun 77 sesudah Masehi, terdapat informasi bahwa di India dijumpai sejenis merica pedas, tetapi lebih menggigit pedasnya, dan disebut caryophyelon. Pliny mengatakan bahwa caryophyelon bukanlah cengkih, sebab cengkih hanya terdapat di Maluku. Sementara antara tahun 176-180, jawatan bea cukai  Iskandariah di Mesir, telah mencatat adanya impor cengkih dari “timur”, dan dunia Eropa telah mengenalnya sejak abad kedua (Amal, 2013).

Jack Turner, dalam The History of Temptation(2011) menceritakan perburuan rempah-rempah sebagai “selera masa lalu”. Pada abad pertengahan, orang-orang Eropa sebagai konsumen cengkih  menyebutnya sebagai “cita rasa Firdaus”, bahkan ada yang menamakannya sebagai “bumbu kehidupan”. Cengkih juga dianggap sebagai “bumbu percintaan”, dan semacam pembangkit gairah seksual ketika “orang muda menikahi orang tua”, sampai cengkih sebagai “hidangan dewa-dewa”, dan aromanya sebagai “aroma kesucian”. Abad pertengahan adalah abad cengkih karena kegunaan serta manfaatnya, dan tentu juga, karena harganya yang amat mahal.

Sebagai daerah yang dikenal dengan nama pulau rempah-rempah (the spices island), salah satu komoditi andalan dari Ternate adalah cengkih. Sebagai kota rempah-rempah dan kota dagang, kedudukan Ternate sangat strategis di wilayah Maluku Utara dan menjadi primadona bagi berbagai suku-bangsa di dunia untuk menjelajah mencari daerah tersebut. Seiring dengan pembukaan Pelabuhan Ternate sebagai pelabuhan bebas pada 1854, setidaknya dalam periode 1854-1901, ada 35 kapal asing yang datang ke Ternate. Kedatangan kapal-kapal tersebut untuk menjadi eksportir komodisi hasil bumi ke pasar Eropa (Hasyim, 2013: 77-80).

Ketika sisa-sisa armada Magellan tiba di Tidore pada 1521, dan mengisi palka kapalnya dengan cengkih, beberapa orang Portugis yang berpapasan dengan mereka bertanya berapa harga cengkih yang mereka beli. Setelah mendengar jawaban orang-orang Spanyol tersebut, orang-orang Portugis itu menyatakan bahwa harga yang mereka bayar itu terlalu tinggi dan mungkin ada unsur penipuan. Sambil tersenyum, orang-orang Spanyol mengatakan bahwa harga yang mereka bayar sesungguhnya sangat murah (Amal, 2013). Keuntungan yang fantastis itulah yang mendorong ribuan kapal Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Arab, Cina, dan Gujarat berburu rempah-rempah tanpa mengindahkan topan, angin ribut, dan badai di lautan.

Ternate sebagai daerah Koloni Eropa
Pada abad ke-17, Kepulauan Maluku yang saat ini terbelah menjadi Maluku Utara (ibukota Sofifi) dan Maluku (ibukota Ambon) merupakan pusat perdagangan dunia dan menarik orang-orang Eropa untuk menjadikan daerah tersebut sebagai koloni untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari rempah-rempah. Hasil rempah-rempah orang Maluku seperti cengkih dan pala saat itu ditukarkan dengan berbagai bahan pangan dan barang kebutuhan yang didatangkan dari Jawa, India, China, dan Arab di pusat perdagangan internasional pelabuhan Malaka yang terletak di Semenanjung Malaysia (Acemoglu dan Robinson, 2014: 283)

Kontak pertama penduduk pribumi Kepulauan Maluku dengan orang-orang Eropa terjadi pada abad ke-16 ketika para pelaut Portugis yang disusul oleh pelaut-pelaut Eropa lainnya berdatangan ke sana karena terpengaruh oleh cerita ‘romantisme seputar Kepulauan Rempah-rempah’ (Miller, 2011: xxi) yang membuat mereka tertarik untuk menjelajahi Indonesia, khususnya Maluku. Jauh sebelum orang Portugis tiba di Maluku, semua produk rempah-rempah harus dikapalkan ke kawasan Timur Tengah melalui jalur dagang yang dikuasai oleh Pemerintah Ottoman Turki. Telah lama bangsa Eropa berupaya mencari jalan pintas mengitari benua Afrika atau melewati Samudera Atlantik, agar bisa langsung mengakses Kepulauan Maluku yang termasyhur waktu itu.

Dalam perjalanannya, orang Portugis kemudian mengatur strategi agar bisa menguasai perdagangan rempah-rempah. Maka pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Pelabuhan Malaka yang memiliki posisi strategis perdagangan saat itu, sekaligus pada tahun yang sama Portugis mengirim Anthonij Albreus dengan tiga kapal untuk melakukan petualangan ke Maluku (van Hoevell, 2014: 19). Pentingnya posisi Malaka ketika itu dituliskan oleh petualang dari Portugal, Tome Pires pada tahun 1515, “Semua kontak dagang antarbangsa dan segala urusan perniagaan harus dilakukan di kota Malaka…Siapapun yang menguasai Malaka pasti bisa mengalahkan kehebatan Venesia.” (Acemoglu dan Robinson, 2014: 284). Peristiwa jatuhnya Malaka ini disebut oleh sejarawan Andaya (1993) sebagai “pencarian panjang harta karun terbesar”, khususnya yang berasal dari Ternate dan Tidore dimana cengkih berasal (Miller, 2011: xxv). Menurut catatan bangsa Cina, cengkih, biji pala dan bunga pala dari Maluku yang diperdagangkan di Malaka dipertukarkan oleh pedagang India dengan memberi mutiara, emas, batu giok, kacang Pistachio, kuda, dan barang pecah belah (Dick-Read, 2008: 77).

Ketika tiba di Maluku di abad ke-16, Portugis berkolaborasi dengan Kesultanan Ternate dan Spanyol dengan Kesultanan Tidore. Saat itu, Ternate dan Tidore adalah dua kekuatan yang saling berkonflik satu sama lain. Kedua pulau itu kelak menjadi pelabuhan-pelabuhan penting untuk mengisi perbekalan kapal-kapal mereka dengan barang-barang berharga untuk selanjutnya dijual di pasar Eropa dengan keuntungan yang besar (Miller, 2011: xxv).

Selanjutnya, ketika datang ke Maluku, orang Belanda pun berpikir memonopoli rempah-rempah dan mendapatkan pengaruh dari Raja Ternate yang kekuasaannya membentang di seluruh pulau-pulau yang menghasilkan rempah-rempah di Maluku (van Hoevell, 2014: 97), agar mendapatkan untung yang lebih besar. Dengan monopoli, maka Belanda mendapatkan keuntungan besar ketimbang harus bersaing dengan para pedagang lokal maupun yang berasal dari Eropa. Pada tahun 1600, Belanda berhasil membujuk penguasa Ambon untuk menandatangani perjanjian yang menjamin hak monopoli perdagangan cengkih di Ambon. Juga, pada tahun 1602, Belanda lewat VOC yang dilengkapi dengan armada berkuatan besarmemonopoli rempah-rempah Maluku, dan pada tahun 1605 berhasil melumpuhkan benteng pertahanan utama Portugis dari Malaka. Paling tidak, sejak 1558, Belanda telah mengirimkan 22 kapal yang beberapa di antaranya bernama Mauritius, Hollandia, Amsterdam, Zeelandia, Utrecht, Gelderia, serta dua kapal pemburu yaitu Friesland dan Overysel yang berada di bawah pimpinan Vice Admiral Wybrand van Warwijck (Amal, 2013). Akibat dari politik monopoli itu, Kepulauan Maluku selanjutnya menjadi miskin dan terbelakang (Acemoglu dan Robinson, 2014: 286-289).

Ketika kembali ke Amsterdam, Belanda mendapatkan keuntungan yang besar dari misi dagangnya di Maluku. Sebagai contoh, ekspedisi Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman mendapatkan laba bersih sekitar 400% di luar ongkos pembuatan kapal, gaji kru kapal, logistik dan pengeluaran tidak terduga lainnya.Kepulangan de Houtman dan laba bersih yang diperolehnya ternyata melebihi harapan para pemilik modal Belanda. Oleh sebab itu, armada yang dipimpin de Houtman yang dianggap sebagai pembawa rahmat telahmemicu tumbuhnya satu semangat baru bagi masa depan bisnis di Amsterdam (Amal, 2013).

Ketika berlayar menuju Maluku, de Houtman mengalami berbagai kesulitan karena Portugis telah menguasai seluruh Malaka, termasuk perdagangannya. Armada dagang maupun militer melayari seluruh perairan Nusantara mulai dari Malaka sampai Maluku. Dalam konflik yang terjadi antara Portugis dengan Spanyol perihal kepemilikan (ownership) atas kepulauan rempah-rempah Maluku, ada perintah untuk “tembak di tempat” kepada siapapun yang memasuki Maluku tanpa izin Portugis. Selain itu, Maluku ketika itu telah dikuasai seluruhnya oleh Portugis, yang telah mendudukinya sejak 1512. Sebagai pelaut ulung, de Houtman berhasil membawa seluruh armadanya dan berlabuh dengan aman di pelabuhan Banten. Pelayaran de Houtman dari negeri Belanda ke Indonesia dilakukan melalui Tanjung Harapan (Cape of Goodhope). Dari empat kapal dalam armada de Houtman, dua di antaranya segera kembali ke Amsterdam dengan muatan rempah-rempah (merica) yang sangat digemari orang-orang Eropa ketika itu (Amal, 2013).

Pada 26 Juni 1607, disepakati perjanjian monopoli Belanda atas rempah-rempah Ternate berlangsung setelah Belanda membantu mengusir Spanyol keluar dari Ternate. Pada Pasal 4 perjanjian VOC-Ternate itu menyatakan bahwa Kesultanan Ternate tidak akan menjual rempah-rempahnya kepada bangsa manapun atau kepada siapapun, kecuali kepada VOC.Perjanjian monopoli ini mengakhiri untuk selamanya perdagangan bebas yang dianut Ternate sejak berabad-abad, dan merupakan pintu masuk bagi VOC untuk mengontrol bukan hanya bisnis cengkih, tetapi juga bidang-bidang lain, terutama pemerintahan.Dengan demikian, Ternate praktis kehilangan kedaulatannya secara bertahap, tetapi berlangsung dalam tenggat waktu lama dan tidak dirasakan.Di samping itu, VOC meminta agar kesultanan menyediakan tanah guna pembangunan sebuah benteng yang lokasinya akan ditentukan VOC. Berdasarkan berbagai pertimbangan, akhirnya Kampung Melayu, yang bagian depannya terdapat tanah kosong, ditetapkansebagai lokasi benteng (Amal, 2013).

Untuk keperluan pembangunan benteng, Jogugu Hidayat, salah seorang pembesar Kesultanan Ternate, harus menyediakan 500 orang setiap hari yang bekerja secara sukarela tanpa dibayar untuk mengangkut batu, mencampur kapur dengan pasir, dan bersama tenaga ahli Belanda mengerjakan benteng itu setiap hari selama setahun. Setelah benteng usai dibangun, giliran para tukang kayu mulai membangun gedung-gedung untuk perkantoran, tempat penyimpanan amunisi, dan perumahan untuk tentara.Seusai pembuatan benteng dan penempatan pasukan Belanda sebanyak 150 orang di dalamnya, VOC mulai memilah-milah perkampungan penduduk.Orang-orang Bugis/Makassar yang telah berada di Ternate sejak abad ke-14, ditempatkan di sisi kiri benteng, yang kini dikenal dengan nama Kampung Makassar. Mereka disuruh membangun tempat kediaman mereka pada lokasi yang sudah ditentukan VOC. Kepala kampungnya diberi pangkat Kapitein der Schutterysebagai kawula gubernemen dengan tugas pertahanan kota dan menunjukkan prestasi membanggakan dalam menjaga keamanan.

Di sebelah kanan benteng ditempatkan orang-orang Cina yang datang langsung dari tanah leluhurnya, mula-mula untuk berdagang, tetapi akhirnya menetap. Karena jumlah orang Cina ketika itu cukup banyak, maka kepala perkampungan mereka disebut Kapten Cina (Kapitein der Chinezen). Di bagian barat  pemukiman Cina, VOC menetapkan  pemukiman bagi orang-orang Arab, dan perkampungan mereka disebut Kampung Arab. Karena jumlah mereka tidak sebanyak orang Cina, maka kepala Perkampungan Arab diberi pangkat Letnan Arab (Luitenant der Arabieren). Orang-orang Makassar, Cina dan Arab yang berdiam di sekitar benteng itu diberi status sebagai kawula gubernemen. Akan tetapi, Kampung Melayu yang terdapat di belakang benteng, kepala persekutuannya tidak bergelar kapten atau letnan (Amal, 2013).

Di Ternate, VOC juga menetapkan batas-batas kota Ternate dalam tiga wilayah. Pertama, Wilayah Kesultanan yang posisinya berada dari sebelah utara jalan Rambutan (sekarang) sampai Dorpedo. Di wilayah ini yang rakyatnya disebut kawula Kesultanan Ternate, ada aturan bahwa tidak dibolehkan adanya gereja dan orang Eropa dilarang bermukim di situ. Kedua, Wilayah Gubernemen (Gouvernement gebied) yang posisinya berada di Kampung Makassar, selatan jalan Rambutan, hingga Toboko. Di samping masjid di daerah ini yang rakyatnya diberi status kawula gubernemen terdapat juga gereja, dengan penduduk campuran seperti Bugis/Makassar, Cina, Arab, Melayu, Belanda, Manado, Sangir, Ternate, Halmahera serta Tidore. Selain itu, Bagian selatan Ternate ketika itu dikuasai oleh Spanyol dengan pusat kekuasaannya di Gamlamo. Ada garis demarkasi yang ditetapkan VOC, yakni mulai dari Toboko hingga Ave-Taduma. Penduduk dalam wilayah kekuasaan Portugis adalah orang-orang Ternate asli yang tidak mau mengungsi pada waktu serangan Spanyol ke Ternate pada 1605. Selain orang-orang Ternate asli, Ternate bagian selatan juga dihuni orang-orang Tidore, yang sebelumnya pernah membantu Spanyol ketika menyerbu Ternate (Amal, 2013). Tindakan-tindakan VOC yang membagi-bagi pemukiman penduduk Ternate seperti di atas, merupakan tindakan awal campur tangan VOC dalam urusan Kesultanan Ternate agar mendapatkan keuntungan rempah-rempah yang besar ketika dijual di pasar Eropa.

Malaka, Rute Perniagaan Rempah-Rempah
Ada dua rute perniagaan rempah-rempah, yaitu rute Nusantara dan rute internasional (Amal, 2013). Dalam Rute Nusantara, perniagaan rempah-rempah dilakukan hingga ke Malaka, yang merupakan pelabuhan terbesar dan terpenting di Asia Tenggara, pada abad pertengahan. Di situ bertemu para saudagar-saudagar dari Jawa, Gujarat, Arab, Cina, dan tentu saja orang Melayu yang saat ini menetap di Malaysia.

Perdagangan rempah-rempah di Malaka awalnya dilakukan oleh pedagang-pedagang Cina, karena merekalah yang pertama kali mengetahui bahwa cengkih tumbuh dan hanya terdapat di Maluku. Para pedagang Cina ketika itu merahasiakan keberadaan lokasi rempah-rempah agar mendapatkan keuntungan dalam perdagangan cengkih di Malaka, bahkan juga dibawa ke India. Di India, orang-orang menganggap bahwa cengkih itu dari Jawa. Pedagang Cina mendapatkan rempah-rempah dari para pedagang lokal (Ternate, Tidore, dan Bacan) yang membawa cengkih dan pala ke Hitu dan Banda di Ambon, untuk kemudian dibawa ke pelabuhan-pelabuhan niaga seperti Gresik, Tuban, Surabaya, Pekalongan, Banten, dan Malakasebagai pelabuhan terpenting Asia Tenggara ketika itu.Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, tidak mengganggu keramaian pasar Malaka. Ia hanya surut untuk sementara, kemudian kembali ramai seperti sediakala. Menurut Adnan Amal (2013), atas usaha Raja Ternate, Kumala Putu, sejak abad ke-14, pusat rempah-rempah dari Hitu berpindah ke Ternate, Tidore, dan Bacan. Para pedagang antarpulau tidak lagi datang ke Hitu, tetapi langsung ke Ternate dan ibukota kerajaan Tidore serta Bacan. Sejak 1320, pedagang-pedagang Jawa, Melayu, Cina dan Arab, mulai menetap di Ternate. Hal yang sama juga terjadi di Tidore dan Bacan.

Sedangkan untuk rute internasional, bisnis rempah-rempah termasuk salah satu bisnis paling menguntungkan walaupun penuh risiko. Pada tahun 350 SM, para pedagang Cina telah melakukan perdagangan rempah-rempah dengan India, Sri Lanka, dan Pantai Timur Afrika. Rempah-rempah yang diperdagangkan berupa merica yang berasal dari India, juga kayu manis dari Cina dan Birma. Untuk Asia Tenggara, Malaka adalah bandar internasional utama dan pusat perdagangannya yang dari sinilah rempah-rempah dibawa ke India dan Cina (Amal, 2013).

Pada abad pertengahan sejak masa keemasan Mogul, di bawah Kublai Khan, perdagangan rempah-rempah sudah mulai dilakukan melalui jalan darat, disebut sebagi jalur sutra (silk road),yang menghubungkan Cina dengan Timur Tengah. Dari Timur Tengah, rempah-rempah kemudian dibawa melalui laut ke pelabuhan-pelabuhan di Venesia. Dari Venesia, rempah-rempah diangkut melalui darat ke Damaskus dan Aleppo di Mediteranian. Ketika Turki menguasai daerah-daerah ini, rute perniagaan dialihkan ke Laut Merah pada pertengahan abad ke-15 oleh para pedagang Muslim Gujarat dan Cambay di barat laut India, serta pedagang Muslim Mamluk dari Mesir.

Transportasi rempah-rempah melalui jalur darat mengandung risiko cukup tinggi. Pedagang yang bersangkutan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membayar berbagai pungutan sepanjang jalan. Orang-orang yang mendiami sepanjang jalur niaga rempah-rempah  memungut pajak atas tiap orang yang melalui daerahnya, dan pungutan ini membuat keuntungan yang diraih pedagang menipis.

Baik jalur Nusantara maupun jalur internasional, rempah-rempah yang berasal dari Maluku menjadi komoditas yang mempertemukan berbagai bangsa di Malaka. Dalam interaksi antara pedagang tersebut, terjadi saling pengaruh antara satu dan lainnya yang dapat dilihat dari barter rempah-rempah dengan barang-barang seperti keramik, sutra, dan sejenisnya dari bangsa lain. Selain itu, peran bahasa Melayu sebagai lingua franca antar para pedagang semakin menguatkan kerjasama tidak hanya dalam bidang perdagangan tapi juga dalam bidang politik dan sosial-budaya selanjutnya yang salah satunya adalah pertemuan para pemuda di Nusantara untuk menggunakan bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Melayu.

Pencarian Identitas Kolektif Bangsa Melayu
Di zaman modern, kebangkitan orang-orang Melayu atau yang disebut sebagai Nasionalisme Melayu tidak bisa dilepaskan dari kesamaan-kesamaan yang ada di antara bangsa Melayu, seperti kesamaan agama, ras dan etnik, serta bahasa (Rahardjo, 1989: xxv). Walaupun nasionalisme Melayu, sebagai contoh antara Malaysia dan Indonesia secara formal berbeda, akan tetapi perasaan kesamaan ketiga hal tersebut tidak bisa dihilangkan. Sebagai contoh, pada tahun 1964 ada ide dari Presiden Filipina Diosdado Macapagal ketika bertamu ke Indonesia untuk membentuk persemakmuran Mapilindo (Malaysia, Pilipina, dan Indonesia) dengan mengesampingkan perbedaan agama (mayoritas Filipina adalah Katolik atau Kristen), bahasa (bahasa resmi Filipina adalah bahasa Inggris), dan kesatuan politik. Bahkan, pernyataan Presiden Indonesia Soekarno yang berseru “Perhebat ketahanan revolusi, dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei untuk menggagalkan Negara Boneka Malaysia” dalam politik konfrontasi tahun 1964, tidak lepas dari semangat nasionalisme Melayu (Rahardjo, 1989: xxvi).

Menurut M. Dawam Rahardjo lagi, perasaan suku-suku bangsa yang tergolong ke dalam ras Melayu, di dalamnya mengandung sentiment bahwa mereka adalah bersaudara yang dipisahkan oleh kolonialisme yang memecah-belah rakyat di Indo-Cina. Dengan politik pecah belah itu kemudian ras Melayu harus menyebut diri mereka sebagai orang Indonesia, Malaysia, Muangthai, Filipina, bahkan Sri Lanka atau Suriname. Namun, walau terpisahkan oleh batas-batas teritori negara, bangsa Melayu tetap terjaga dalam ikatan bahasa Melayu, dan terutama yang paling kuat adalah agama Islam (Rahardjo, 1989: xxvi).

Berikut adalah beberapa identitas kolektif bangsa Melayu secara umum dan Indonesia-Malaysia secara khusus yang dilihat dari kesamaan lingkungan, agama, etnik dan bahasa, dan juga sejarah. Kesamaan-kesamaan ini menjadikan bangsa Melayu yang saat ini terpecah dalam berbagai negara tetap bisa bersatu dalam berbagai kerjasama regional dan juga membuat penduduknya memiliki perasaan yang sama sebagai orang Melayu yang berdiam di Asia Tenggara.

Kesamaan Lingkungan
Kesamaan lingkungan hidup di kalangan masyarakat Asia Tenggara menurut Anthony Reid (2014), dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi, yaitu beras, ikan, dan berbagai jenis palem. Di kawasan Asia Tenggara tidak terdapat padang rumput yang memadai, juga tidak terdapat tradisi gembala, yang karena itu masyarakatnya sedikit sekali mengkonsumsi protein hewani. Beras adalah makanan yang telah dikonsumsi selama ribuan tahun di kawasan ini. Begitu juga dengan ikan kering yang merupakan lauk yang dikonsumsi bersama beras, menurut Crawfurd (1820), adalah barang dagangan yang penting di Asia Tenggara (Reid, 2014: 34). Begitu juga dengan sagu, kelapa, dan gula aren yang menjadi penyedap masakan pada umumnya di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, gaya hidup bangsa Asia Tenggara juga terlihat dari pentingnya hutan dan air di kawasan yang jarang penduduknya. Kayu, pohon palem, dan bambu, merupakan bahan-bahan bangunan yang digemari, dan tersedia tanpa batas dari kekayaan hutan tropis. Penduduk Asia Tenggara juga senang tinggal di rumah-rumah bertiang dan di daerah-daerah pantai yang membuat mereka merasa lebih aman dari manusia jahat ataupun binatang buas (Reid, 2014: 8).

Pada abad ke-15 hingga abad ke-17, Asia Tenggara adalah kawasan yang ramai jaringan perdagangannya yang oleh Reid disebut sebagai age of commerce (kurun niaga). Kota-kota maritim yang ada pada dua abad ini, seperti Pasai, Malaka, Johor, Patani, Aceh, dan Brunei, lebih dominan berhubungan ketimbang periode sebelum dan sesudahnya dengan menggunakan bahasa Melayu di seluruh Asia Tenggara (Reid, 2014: 9-10). Hubungan antara pedagang di Malaka saat itu, sebagai contoh, salah satunya diramaikan dengan perdagangan rempah-rempah yang berasal dari Maluku.

Kesamaan Agama
Di antara banyaknya pengikat kemelayuan, agama Islam merupakan salah satu ikatan yang cukup penting di kalangan orang Melayu. Sumbangan utama kaum Muslim sufi, sebagai contoh, dalam peralihan orang-orang Melayu ke agama Islam adalah kemampuan mereka menyatukan ide-ide Islam dengan berbagai kepercayaan dan gagasan keagamaan lokal, serta toleransi terhadap kepercayaan pra-Islam (Osman, 1989: 89). Dalam penyebaran Islam, unsur-unsur lokal kerap ditambahkan pada peradaban Islam yang kian meluas, sehingga terjadi pemaknaan baru terhadap ajaran Islam. Pemujaan terhadap orang suci, atau pemujaan di sisi kuburan orang suci, merupakan contoh dari mistisisme Islam, yang disebut dengan nama pemujaan terhadap keramat. Walau faktanya pemujaan ini ada dalam masyarakat orang Melayu, akan tetapi aktivitas tersebut tidak diakui secara resmi oleh kalangan ulama (Osman, 1989: 90).

Di kalangan orang Melayu, Persia juga memiliki pengaruh yang kuat dalam aktivitas mereka. Mohd Taib Osman (1989) menulis bahwa gelar Shah (Syah) untuk para Sultan dan Raja adalah pengaruh dari Persia. Hal ini sampai sekarang masih dapat disaksikan di Melaka dan Ternate dimana pemakaian nama Shah (Syah) dipakai oleh Raja, seperti Sultan Mudaffar Sjah di Kesultanan Ternate.

Walaupun Islam adalah salah satu pengikat kemelayuan, akan tetapi ikatan lainnya seperti sejarah, bahasa dan etnisitas memiliki peranan yang penting juga dalam menyatukan orang Melayu. Sebelum masuknya agama-agama seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha, orang Melayu di Asia Tenggara adalah masyarakat yang berburu dan meramu yang mengikuti agama tradisional shamanisme yang cocok dengan lingkungan ketika itu. Hingga ketika bangsa-bangsa dari luar Asia Tenggara datang dan membawa berbagai pemikiran, dan ajaran agama, terjadi akulturasi dengan ajaran setempat.

Kesamaan Etnik dan Bahasa
Lebih dari separuh bangsa-bangsa Asia Tenggara, seperti Filipina, Malaysia, Indonesia, termasuk Vietnam, menggunakan bahasa serumpun proto-Austronesia sekitar lima ribu tahun yang lalu (Reid, 2014: 5-6). Dengan kata lain, Bahasa Melayu yang dipakai di Asia Tenggara, merupakan salah satu pengikat, terutama bagi orang Melayu. Di Indonesia, bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang pada beberapa kosa-kata menunjukkan perbedaan dengan bahasa Melayu yang dipakai di Malaysia.

Di kalangan suku bangsa di Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu tidaklah dipakai dalam jumlah yang sangat besar, karena masing-masing suku memiliki bahasanya sendiri. Bahasa Jawa (walau termasuk ke dalam ras Melayu) adalah bahasa yang banyak dipakai, akan tetapi bahasa Jawa bukanlah lingua franca dalam pergaulan suku-suku bangsa di kepulauan Nusantara (Rahardjo, 1989: xxiv). Karena alasan sebagai bahasa perdagangan saja sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa yang dipakai oleh para pedagang, dan khususnya di Indonesia kemudian dijadikan bahasa resmi bangsa Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia dimana bahasa Melayu harus ‘bersaing’ dengan bahasa Inggris, di Indonesia bahasa Melayu Indonesia berkembang sangat pesat dan menjadi semangat dalam Sumpah Pemuda dan revolusi Indonesia.

Kesamaan Sejarah
Sebelum masuknya Islam, pandangan dunia orang Melayu adalah animisme dan dinamisme, yakni menyembah roh nenek moyang dan menyembah benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Kepercayaan kepada roh nenek moyang yang dinamakan dengan hyang (yang berarti juga Poyang atau moyang), memiliki pengaruh kuat dalam diri orang Melayu pra-Islam. Dalam pandangan mereka, nenek moyang mereka yang telah lama mati sesungguhnya tetap hidup bersama mereka, olehnya itu perlu ditenangkan dengan upacara pemujaan dengan berbagai sesaji. Dari sesembahan kepada hyang—yang dianggap sebagai jelmaan Tuhan—kemudian timbullah istilah sembahyang, yaitu menyembah roh jelmaan Tuhan yang dilakukan lewat perantara pawing, atau dalang, yang menghubungi hyang melalui upacara-upacara dilengkapi dengan kebutuhan sesajian seperti makanan, atau penyembelihan hewan (Musa, Borhan, dan Yatim, 2004: 169).

Selanjutnya, dengan masuknya agama Hindu-Buddha, upacara dan penyembahan orang Melayu lebih tersusun dan bersifat resmi. Namun, penyebaran ajaran agama ini tidak banyak menyentuh masyarakat bawah dan penyebaran agamanya tidak melibatkan keseluruhan doktrin dari agama Hindu-Buddha. Selain itu, ada kesan untuk mengagungkan raja-raja yang dianggap sebagai penjelmaan dari dewa-dewa seperti yang ada dalam konsep ‘dewaraja.’ Melalui konsep ini, kedudukan raja-raja dari aspek spiritual semakin besar dan dianggap sebagai pribadi yang luhur, suci, dan kudus (Musa, Borhan, dan Yatim, 2004: 170).

Masuknya Islam pada masyarakat Melayu dianggap memantapkan pandangan semesta orang Melayu yang berpusat pada manusia (man centered). Dinamika hubungan antara manusia Melayu dengan alam melahirkan suatu konsep penting yang mendasari kehidupan mereka, yaitu peng-alam-an, atau pengalaman. Manusia Melayu menyadari bahwa disamping mereka dalam alam ini juga terdapat manusia lain dan makhluk lain yang tinggal di bumi. Datangnya agama Islam menemukan titik-temu dalam pemikiran orang Melayu yang tidak hanya memikirkan diri mereka (man centered), akan tetapi juga menyadari bahwa kehidupan mereka pada dasarnya mengarah pada Tuhan (God centered). Sehingga asas hubungan baik kepada manusia (hablumminannas) dan hubungan baik kepada Tuhan (hamlumminallah) yang mendasari pemikiran orang Melayu tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam (Musa, Borhan, dan Yatim, 2004: 172).

Kerajaan-kerajaan pra-Islam di tanah Melayu awalnya berbentuk agraria yang menjadikan pertanian sebagai latar belakang ekonomi negara, seperti kerajaan Funan dan kerajaan Angkor, dan Majapahit di tanah Jawa. Funan merupakan negeri pertama yang menerima pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang berasal dari India (Musa, Borhan, dan Yatim, 2004: 163). Funan selanjutnya menjadi kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan laut dengan beberapa buah pelabuhan sebagai pusat persinggahan pedagang-pedagang dari Barat ke Timur dan sebaliknya. Dengan demikian, terjalin interaksi antar berbagai suku bangsa di sini.

Pun demikian dengan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 yang merupakan kerajaan maritim Melayu terpenting yang mendominasi seluruh pesisir laut di utara dan barat Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, Jawa Barat, Selat Malaka, dan Selat Sunda. Selain itu, kekuatan kerajaan Majapahit yang awalnya berbentuk kerajaan agraris di lembah Sungai Brantas bertransformasi menjadi kerajaan maritim terpenting di abad ke-13 hingga 15.

Dalam masyarakat maritim Asia Tenggara, persembahan kepada zat halus juga dilakukan sebagai salah satu tradisi yang diteruskan turun-temurun. Penelitian Munsi Lampe (2003) di Ternate membuktikan bahwa, “Aktivitas penangkapan ikan mangael yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Karesidenan Ternate masih bersifat tradisional dan alamiah. Setiap aktivitas penangkapan ikan mangael hingga abad modern ini dimana pun aktivitas perikanan Maluku selalu dibarengi dengan upacara penyembahan roh-roh halus dan praktek-praktek magicdalam rangka menghindari malapetaka di laut serta mengharapkan agar dapat memperoleh rezeki dari sumber daya laut yang banyak” (Hi. Rajab, 2013: 59). Jadi, kepercayaan lokal ini masih tetap dipelihara, dilestarikan, bahkan diajarkan hingga kini kepada anak cucu mereka.

Relasi Indonesia-Malaysia
Indonesia dan Malaysia adalah contoh negara serumpun Melayu yang terkait satu sama dalam sejarah yang sama. Rumpun Melayu di antara kedua negara ini tidaklah hanya dibatasi pada soal kesamaan agama saja, akan tetapi pada sistem sosial secara umum. Di kedua negara ini, sejak dulu sampai sekarang sistem sosialnya majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Mereka bersama-sama berinteraksi dalam perdagangan, saling bantu-membantu dalam kultur gotong-royong, bahkan ketika negara modern Indonesia dan Malaysia didirikan, warga negara dari berbagai kelompok yang majemuk itu saling membantu agar masing-masing dapat berdiri dan memberikan manfaat bagi kesatuan sosial dalam bentuk negara.

Dewasa ini kita telah masuk pada era globalisasi yang modern yang dapat dimaknai sebagai proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara mempengaruhi negara dan masyarakat lainnya. Menurut John Baylish dan Smith Steve, dunia yang terglobalisasi adalah dunia dimana peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, budaya dan sosial semakin terjalin erat dan merupakan dunia dimana kejadian-kejadian tersebut berdampak semakin besar. Dengan kata lain, kebanyakan masyarakat dipengaruhi secara ekstensif dan lebih intensif oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat lain, baik yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Rais, 2008: 11-12). Tentu saja, situasi politik terjadi di masing-masing negara (Indonesia dan Malaysia) yang kemudian disebarkan oleh media massa secara intensif akan berdampak bagi negara lainnya.

Dalam perspektif kebudayaan—yang kerap didefinisikan dalam batas-batas fisik—kini dengan adanya globalisasi modern yang lebih menjangkau cepat lintas kebudayaan, batas-batas budaya fisik seperti teritori negara menjadi begitu cair ‘tanpa-batas.’ Menurut Featherstone (1991), mobilitas fisik yang semakin canggih akan menyebabkan masyarakat terintegrasi dalam suatu tatanan yang lebih luas, dari yang bersifat lokal menjadi global. Batas-batas fisik pun menjadi cair akibat arus orang, barang, informasi, ide-ide, dan nilai yang semakin lancar, padat, dan intensif. Pulau Bali sebagai contoh, sebagai salah satu teritori di Indonesia yang paling banyak bersentuhan dengan wisatawan asing, akibat keluar masuk orang telah menyebabkan sifat-sifat Bali mengalami perubahan yang tidak lagi seperti bentuk asli, akan tetapi dapat ditemukan juga ekspresi-ekspresi simbolik tertentu di luar batas-batas geografis kebudayaan Bali (Abdullah, 2010: 3-4).

Appadurai (1994) dan Hannerz (1996) menegaskan bahwa keberadaan seseorang dalam lingkungan tertentu di satu pihak mengharuskan penyesuaian diri yang terus-menerus untuk dapat menjadi bagian dari sistem yang lebih luas. Di lain pihak, identitas asal yang telah menjadi bagian sejarah kehidupan seseorang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, bahkan kebudayaan asal cenderung menjadi pedoman dalam kehidupan di tempat yang baru. Dalam banyak studi, mengutip Abdullah (2010: 43), terlihat bahwa perubahan tempat tinggal, latar belakang sosial, dan latar belakang kebudayaan merupakan konteks yang memberikan warna bagi identitas kelompok dan identitas kesukubangsaan.

Mobilitas antar-wilayah (bahkan keluar dari negara dan kebudayaan asalnya) akan mendorong proses terjadinya rekonstruksi identitas. Setidaknya akan terjadi dua hal pada diri invidividu. Pertama, terjadi adaptasi kultural pada pendatang dengan kebudayaan tempat ia bermukim, yang menyangkut adaptasi nilai dan praktik kehidupan secara umum. Kebudayaan lokal dalam hal ini telah menjadi kekuatan baru yang memperkenalkan nilai-nilainya kepada pendatang, meskipun ia tidak sepenuhnya memiliki daya paksa. Kedua, terjadi proses pembentukan identitas individual yang dapat saja mengacu kepada nilai-nilai kebudayaan asalnya. Bahkan dalam konteks ini, seseorang bisa saja ikut memproduksi kebudayaan asalnya di tempat yang baru. Dalam hal ini kebudayaan menjadi apa yang disebut Ben Anderson sebagai imagined values yang berfungsi dalam pikiran setiap orang yang menjadi pendukung yang mempertahankan kebudayaan itu, meskipun seseorang berada di luar lingkungan kebudayaannya (Abdullah, 2010: 44).

Adaptasi budaya antara pendatang dan pemukim tersebut jika dilihat menggunakan teori konfigurasi budaya, menyebabkan terjadi beberapa hal. Pertama, terjadi pengelompokan baru dengan orang-orang yang berbeda. Pengelompokan ini merupakan proses penting dalam hubungannya dengan proses adaptasi pendatang, yang ini berarti pembentukan hubungan-hubungan sosial baru. Kedua, terjadi proses redefinisi sejarah kehidupan seseorang karena ada fase kehidupan baru yang terbentuk. Fase ini dapat memiliki arti yang sangat berbeda dimana mereka menjadi bagian sebelumnya. Ketiga, terjadi proses pemberian makna baru bagi diri seseorang, yang menyebabkan ia mendefinisikan makna baru bagi diri seseorang, yang menyebabkan ia mendefinisikan kembali identitas kultural dirinya dan asal-usulnya (Abdullah, 2010: 44-45).

Terbentuknya Komunitas Ekonomi di kawasan ASEAN sebagai satu contoh dapat dimaknai sebagai integrasi ekonomi dalam skala negara ke kawasan. Revolusi teknologi elektronik dan teknologi komunikasi/transportasi telah menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai tempat dengan berbagai belahan dunia. Di satu sisi, aktivitas bisnis tidak lagi terpusat di suatu negara atau suatu kota melainkan tersebar di berbagai negara (Santoso, 2014: 28). Hal yang mencolok kemudian adalah tumbuhnya consumer culture di kota-kota (Feathersone, 1991) yang merupakan bagian dari proses ekspansi pasar (Abdullah, 2010: 46). Dalam proses ini, konsumsi merupakan faktor penting dalam mengubah tatanan nilai dan tatanan simbolis.

Ketika pada tahun 2013 Sultan Ternate Mudaffar Sjah memperkenalkan mata uang Dinar dan Dirham sebagai mata uang Kesultanan Ternate dan bekerjasama dengan beberapa pakar mata uang Dinar dan Dirham asal Malaysia, hal ini dapat dilihat sebagai bagian dari strategi adaptasi Kesultanan Ternate untuk menjaga eksistensi Kesultanan. Bahkan, dalam konteks Ternate, kerjasama penggunaan Dinar dan Dirham antara beberapa kesultanan adalah bagian dari kesadaran bersama untuk menciptakan kehidupan yang bercorak Islam sebagai salah satu bagian—bukan satu-satunya bagian—dari rumpunisme Melayu.

Selain itu, membicarakan adaptasi rumpunisme Melayu tidak bisa dilepaskan dari konsep tamadun Melayu. Tamadun atau Peradaban Melayu menurut definisi dalam buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia, adalah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti gugusan Kepulauan Nusantara (Malay Archipelago), atau gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, Nusantara, Alam Melayu, Tanah Jawi, dan sebagainya (Musa, Borhan, dan Yatim, 2004: 163). Bahasa Melayu sebagai lingua franca dan agama Islam, menurut konsep ini merupakan faktor utama yang mewarnai wilayah ini, bahkan penyebaran Islam juga tak lepas dari pengunaan tulisan Jawi (Melayu) dalam berbagai kitab yang ditulis para ulama.

Dalam lingkungan multi-etnis (yang memiliki ekspresi etnisitas yang berbeda-beda dengan asal usul yang berbeda) pasti memiliki suatu simbol universal yang dapat dikode atau dibaca, paling tidak oleh hampir semua etnis yang dengan simbol inilah mereka dapat memelihara sistem sosial yang terintegrasi. Simbol-simbol komunikasi yang dibangun bersama-sama tentu saja ditanamkan dan dipelihara dalam suatu ruang publik (public space) yang keberadaannya juga dinegosiasikan dalam serangkaian interaksi. Dalam interaksi sosial antar-etnik tersebut simbol-simbol dapat saling dipertukarkan yang menyebabkan terjadinya penyerapan dan pengayaan ekspresi kebudayaan suatu etnis dalam lingkungan permukiman tertentu (Abdullah, 2010: 83).

Indonesia adalah negeri dengan keanekaragaman budaya yang di satu sisi merupakan kekayaan sekaligus kerawanan. Sebagai kekayaan, keanekaragaman budaya dapat dibandingkan dengan keanekaragaman nabati. Keanekaragaman itu dapat menjadi sumber pengembangan budaya hibrida yang kaya dan tangguh, melalui penyuburan silang budaya (cultural cross fertilization). Berbagai bentuk penyuburan silang budaya itu telah ada sejak lama, bahkan lewat peranan kekuasaan-kekuasaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan lainnya. Sebagai kerawanan, keanekaragaman budaya melemahkan kohesi antar suku dan pulau. Karena itu, menurut Nurcholish Madjid (2003: 8), Asia Tenggara selamanya rentan terhadap penaklukan dan penjajahan dari luar. Usaha penguatan kohesi tersebut saat ini telah berhasil dengan berdirinya negara Indonesia sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.

Di Indonesia, posisi etnik di tiap daerah dilindungi sebagai kebudayaan daerah, akan tetapi tidak semuanya dominan dalam struktur sosial. Budaya dan etnik Jawa hingga artikel ini ditulis masih begitu dominan dalam perpolitikan Indonesia, bahkan ada ungkapan, “Presiden Indonesia tidak akan pernah lepas dari etnik Jawa.” Walau etnik Jawa dominan di dalam struktur pemerintahan, akan tetapi presiden ketiga Indonesia berasal dari luar Jawa, B.J. Habibie. Di Maluku Utara misalnya, ada sebuah fakta bahwa etnis Makian lebih dominan dalam struktur pemerintahan ketimbang etnis lainnya seperti Tobelo atau Galela. Walau budaya nasional Indonesia diambil dari tonggak-tonggak budaya daerah, akan tetapi harus diakui bahwa masih terjadi dominasi etnik satu atas etnik lainnya. Dominasi karena faktor mayoritas ini tentu saja haruslah ditangani dengan politik kebudayaan yang baik, karena jika tidak akan menjadi peluang untuk terjadinya gesekan-gesekan sosial di masyarakat bawah.

Berbeda dengan Indonesia, di Malaysiasecara resmi istilah ras (race) atau kelompok etnik telah diganti dengan istilah community atau kaum, karena istilah ras dan etnik dianggap mengandung pengertian yang rancu. Satu kaum adalah segolongan manusia yang terikat oleh persamaan bahasa, agama, dan adat. Dalam sensus penduduk, seluruh penduduk Semenanjung Malaysia dibagi ke dalam empat kaum, yaitu: pertama, kaum Melayu yang terdiri dari Melayu, Indonesia, dan Orang Asli; kedua, kaum Cina yang terdiri dari Hokien, Kanton, Hakka, Hainan, dll; ketiga, kaum India yang terdiri dari Tamil, Punjabi, Pakistan, Ceylon, dll; dan kaum lain-lain yang terjadi dari Orang Thai, Eropa, Eurasia, dan Asia lain (Marzali, 2007: 57-58). Kaum Melayu dan Cina sekitar 45% dari penduduk Malaysia. Dalam perpolitikannya, faktor etnik memiliki posisi dominan dalam percaturan politik Malaysia (Thohir, 200: 350).

Masyarakat Indonesia dan Malaysia juga memiliki titik-temu dan titik-pisah. Kedua titik ini bisa menjadikan keduanya terintegrasi, namun di sisi lain dapat membuat keduanya berkonflik. Secara demografis, perbedaan Indonesia dan Malaysia adalah, Malaysia memiliki penduduk etnik India dan China dalam jumlah yang relatif besar, sedangkan Indonesia memiliki penduduk di luar etnik mereka lebih sedikit. Kenyataan ini mempunyai akar historis yang panjang saat kolonialisme Inggris yang bercokol di Malaysia membawa orang-orang luar etnik Melayu menetap di kawasan ini sebagai kaki tangan mereka. Sementara Belanda yang menjajah Indonesia memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatur kependudukan wilayah jajahannya. Karenanya, secara umum meskipun Malaysia dan Indonesia memiliki kelompok-kelompok minoritas non-muslim yang berbeda jumlahnya akibat kolonialisme mereka yang berbeda, kesatuan kultural yang mendalam di kalangan mereka merupakan ciri yang terus terpelihara (Thohir, 2009: 330).

Berbagai konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia seperti konflik Sipadan dan Ligitan, tenaga kerja Indonesia, dan masalah hak paten kebudayaan seperti Batik, Angklung (atas musik khas Jawa Barat), Reog Ponorogo, Kuda Lumping, dan sebagainya  membuat tensi konflik kedua-tetangga ini timbul dan tenggelam. Efek dari konflik itu adalah adanya sikap buruk-sangka antar satu dan lainnya yang mewujud pada kalimat-kalimat konotatif seperti ‘Indon’ yang tidak disukai orang Indonesia. Masalah klaim-klaim budaya ini, dalam pandangan Lili Yulyadi Arnakim (2014), klaim Reog sebagai budaya Malaysia yang mengakibatkan reaksi di Indonesia, itu karena klaim tersebut bisa menjadi income pariwisata bagi Malaysia, dan hal ini menjadikan Indonesia tidak memiliki hak klaim atas budaya tersebut.

Antara Indonesia dan Malaysia juga terdapat kota multikultural. Kota multikultural adalah kota yang di dalamnya terdapat berbagai kebudayaan (plural) yang berbeda, yang hidup di dalam sebuah wilayah yang sama. Problem multikulturalisme di dalam sebuah kota muncul ketika hubungan antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas menciptakan semacam kesenjangan, ketidakseimbangan, asimetri, dan ketidakadilan (Piliang, 2011: 230-231). Ternate secara umum, saat ini adalah kota multikultural yang telah ditata oleh Belanda ketika mendirikan koloni di sana.  Masuknya berbagai suku bangsa di Ternate menjadikan kota ini terbuka atas berbagai ide dan budaya yang masuk.

Bahasa Melayu sebagai anggota bahasa terpenting dari kerabat bahasa Austronesia yang memiliki batasan luas, muncul sejak sepuluh ribu tahun lalu dengan bahasa Austronesia Purba terbentuk di pulau asalnya di Taiwan. Penutur bahasa Melayu pada waktu itu bermigrasi ke arah selatan menuju dan melalui Filipina, beberapa di antaranya ke timur untuk membangun kebudayaan manusia di pulau-pulau yang masih kosong dan tersebar di Kepulauan Pasifik. Sebagian ke arah selatan dan ke arah barat untuk bertemu dengan manusia purba lain dan mendiami sepuluh ribu pulau di Kepulauan Asia Tenggara (Collins, 2011: 1). Bahasa Melayu adalah bahasa nasional di Indonesia dan Malaysia, bahkan menjadi ikatan sentral di kedua wilayah yang mampu melampaui batas-batas geopolitik negara kesatuan masing-masing. Bahasa Melayu menjadi ciri yang lengkap bagi kesatuan etnik dan juga artistik yang mengikat secara bersama-sama dengan bangsa-bangsa di kawasan Melayu secara umum. Apalagi sejak terjadinya kolonialisme Belanda dan Inggris terhadap kawasan ini, bahasa Melayu menjadi identitas penting dan akhirnya dijadikan sebagai bahasa resmi di setiap republik, seperti yang berlaku di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, bahkan di Kepulauan Mindanao Filipina Selatan (Thohir, 2009: 329). Setelah peradaban manusia meningkat, manusia pun butuh tempat tinggal yang salah satunya di atas pohon. Kata mohon diri dalam bahasa Melayu misalnya, mengandung arti minta pulang ke pohonnya sendiri setelah yang bersangkutan sejenak mengunjungi pohon orang lain. Dalam bahasa Jawa, pohon adalah wit atau uwit; mohon diri dalam bahasa Jawa adalah pamit (dari bahasa Jawa kuno pamwit) yang artinya kembali kepada wit (pohon)-nya sendiri (Daldjoeni, 1983: 17-18).

Selain itu, Indonesia dan Malaysia sama-sama masyarakat yang beragama. Kesamaan ini memandu kedua negara untuk saling menghormati dan hidup bersama (co-existence) antar pemeluk agama. Keyakinan pada Tuhan secara vertikal seharusnya membawa hubungan baik secara horizontal. Kedua negara juga berkonsep gotong-royong yaitu sikap saling membantu. Sikap saling bantu, saling lihat, saling mengangkat derajat masih ada dalam interaksi sosial. Berbeda dengan komunitas di Barat yang condong pada sikap individualisme. Kedua negara tidak hanya menghormati keluarga inti, akan tetapi juga keluarga luas (extended family). Nilai kekeluargaan masih memiliki hubungan yang kokoh di antara dua negara (Arnakim, 2014). Sistem keluarga luas ini menjadikan kedua negara memiliki keluarga yang tidak hanya di kampung asal tapi juga di kampung lainnya. Jika ia tinggal di desa, maka ia juga memiliki keluarga di desa lainnya atau kota dan hubungan itu terus dijaga.

Berbagi Kejayaan Masa Lalu untuk Kerjasama Masa Depan
Immanuel Kant, filsuf Jerman abad ke-18 pernah menulis tentang kosmopolitanisme dan mengangkat istilah “hukum warga dunia.” Menurut Kant, hukum warga dunia adalah hak manusia untuk mendapatkan keramahtamahan. Seorang pendatang misalkan, ia berhak untuk tidak diperlakukan sebagai musuh. Seorang pendatang memilik hak untuk singgah, dan memilik hak atas muka bumi. Bumi, menurut Kant, adalah milik bersama. Menurut M. Iman Santoso, belakangan ini pandangan Kant semakin menguat sejak dimulainya era globalisasi yang dibarengi dengan diaspora manusia dari berbagai belahan dunia. Santoso menulis, “Penyebaran manusia dari berbagai belahan dunia ke berbagai belahan bumi lain, saling bertemu, berkomunikasi, membentuk jejaring, pada akhirnya merupakan pertemuan antar budaya, saling menghargai, saling menghormati, berbaur. Setiap hari terjadi pembauran dan secara perlahan menciptakan suatu perubahan sosial dan budaya ke arah tatanan sosial dan budaya baru, budaya kosmopolitan” (Santoso, 2014: 34-35).

Indonesia dan Malaysia adalah warga dunia yang sejak belum berbentuk negara sendiri sampai sekarang dengan negara masing-masing adalah tetangga yang menunjukkan kehidupan dinamis. Sesama warga dunia, Indonesia dan Malaysia saling membantu dalam menciptakan dunia yang lebih baik berdasarkan apa-apa yang diamanatkan oleh masing-masing konstitusi. Manusia Indonesia dan Malaysia yang sebelumnya terkotak-kotak dalam nasionalisme, secara alamiah keluar dari kotaknya negaranya menuju kesadaran bahwa dulu kedua negara berasal dari sejarah yang sama dan olehnya itu dapat bekerjasama yang lebih intensif untuk menciptakan kehidupan yang damai, progresif, namun tidak melupakan pranata-pranata Melayu yang telah ada sejak dahulu.

Terkait dengan konflik yang kerap ‘timbul-tenggelam’ antara Indonesia dan Malaysia, sebagai contoh, maka perlu kiranya dikaji ulang konsep harga diri. Mencegah konflik terbuka antara kedua negara sebagaimana yang sesekali muncul ke permukaan, adalah menjadi kewajiban asasi kedua negara. Keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat lebih bermanfaat dan merupakan harga diri ketimbang berperang dan bangga karena terlihat patriotik (Linrung, 2005: 219). Jika konflik terbuka terjadi, maka kedua negara akan sama-sama rugi. Dalam kasus Ambalat misalnya, dan ini terkait juga dengan kasus-kasus lainnya antar kedua negara—menurut Tamsil Linrung, jika terjadi konflik terbuka, maka kedua negara akan merugi dari beberapa segi. Pertama, ekonomi kedua negara masing-masing akan hancur dan memiliki dampak yang luas, bahkan bisa mencapai titik nol dan minimum. Kedua, dari sudut Indonesia, jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia juga akan terkena dampak negatifnya. Ketiga, jumlah mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di Malaysia juga akan terkena dampaknya seperti putus studi, yang ini merugikan potensi sumber daya manusia. Keempat, investasi Malaysia di Indonesia juga akan terganggu, pun demikian dengan mahasiswa Malaysia yang berkuliah di Indonesia. Masing-masing kepala negara yang berasal dari sejarah sebagai orang Melayu yang sama tersebut harus mampu “menahan emosi destruktifnya” menarik untuk diikuti karena konflik terbuka akan berdampak buruk bagi kedua negara (Linrung, 2005: 227-232).

Masih terkait dengan konflik antara kedua negara, Lili Yulyadi Arnakim (2014) melihat bahwa konflik Indonesia-Malaysia disebabkan karena kegagalan manajemen negara-bangsa (nation state management) di antara kedua negara. Konflik itu berada pada tingkatan elite, sementara di akar rumput (grass roots), konflik tersebut tidak begitu dominan. Wawan H. Purwanto (2010) menulis, “Koran-koran Kuala Lumpur, misalnya, tidak pernah mem-blow up berita ‘perseteruan’ dengan Indonesia sebagai ihwal yang penting. Ketika kasus Pulau Sipadan-Ligitan direaksi demikian keras di Indonesia, rakyat Malaysia nyaris tak peduli. Tak ada berita itu di halaman utama koran Malaysia” (Purwanto, 2010: 23). Namun, pernyataan Presiden RI Jokowi Widodo untuk menenggelamkan kapal Malaysia yang memasuki wilayah teritori Indonesia tanpa izin sempat disikapi oleh wartawan Utusan, Malaysia, namun itu dianggap oleh Utusan sebagai tulisan pribadi, bukan sikap lembaga.

Di tengah berbagai masalah dalam negeri di Indonesia dan Malaysia yang tidak selesai di era global ini, masing-masing negara harus bersama memajukan negaranya, saling menghargai, dan berdiplomasi secara bijaksana. Menurut Y. Tinbergetf, bangsa yang ingin maju harus memiliki beberapa ciri, yaitu: menaruh perhatian besar dan menilai tinggi material; menilai tinggi teknologi, berorientasi masa depan; berani mengambil risiko; dan mampu bekerjasama dengan sesamanya secara disiplin dann bertanggungjawab (Amin, 2011: 3.74). sebagai manusia modern, mengutip Alex Inkeles, manusia perlu memiliki berbagai karakteristik seperti terbuka terhadap pengalaman baru; memiliki sifat untuk semakin independen terhadap berbagai bentuk otoritas tradisional, seperti orang tua, kepala suku (etnis) dan raja; percaya terhadap ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk menundukkan alam semesta, memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi; berkehendak untuk meniti tangga jenjang pekerjaannya; memiliki rencana jangka panjang, dan aktif dalam percaturan politik, tergabung dalam berbagai organisasi kekeluargaan dan berpartisipasi dalam urusan masyarakat lokal (Suwarsono dan Y. So, 1994: 31).

Untuk itu, maka diperlukan diplomasi komunikasi baik di tingkat elite (negara) maupun kontak antar masyarakat (people-to-people contacts). Kontak komunikasi antar negara dan masyarakat ini sebisa mungkin mencari dan menciptakan nilai-nilai kebersamaan (common value) antara kedua negara. Secara teoritis, komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi (dua atau lebih) sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang dikomunikasikan, bersama-sama berbagi pengetahuan, pengalaman, pendapat, dan sikapnya masing-masing. Lebih lanjut selama proses percakapan berlangsung juga dituntut kerjasama (Sendjaja, 2011: 1.15).

Di antara kedua negara juga perlu membangun rasa saling percaya (mutual trust building). Pembangunan rasa saling percaya ini dibutuhkan lewat berbagai cara karena saat ini stereotip jelek di antara kedua negara masih ada. Malaysia misalnya, dianggap oleh orang Indonesia sebagai negara yang mencuri budaya dan pulau-pulau Indonesia, mencuri ikan di perairan Indonesia, dan tidak begitu ramah pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sementara itu, di mata Malaysia, Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak taat pada hukum Malaysia, seperti banyaknya TKI ilegal yang tidak memiliki paspor yang tentu saja melanggar aturan di negara lain.

Penutup
Perdagangan rempah-rempah di masa lalu antara Kesultanan Ternate dengan bangsa-bangsa Eropa tidak bisa dilepaskan dari peranan Selat Malaka yang letaknya sangat strategis antara Indonesia dan Malaysia. Pertemuan berbagai suku-bangsa dalam rangka perdagangan adalah sejarah kerjasama yang baik di masa lalu yang dapat digunakan sebagai inspirasi untuk kerjasama antar negara dewasa ini. Kesultanan Ternate misalnya, memiliki kerjasama yang erat tidak hanya dengan pedagang Nusantara atau yang berasal dari satu rumpun Melayu, akan tetapi juga bekerjasama dengan pedagang yang berasal dari Eropa.

Kejayaan kerjasama di masa lalu ini perlu sekali dibawa dalam konteks masa kini. Bangsa-bangsa Melayu yang memiliki berbagai kesamaan seperti lingkungan hidup, bahasa dan etnik yang tersebar tidak hanya di satu tempat, sejarah, dan agama perlu menjadikan kesamaan tersebut sebagai modal sosial untuk menciptakan kerjasama yang lebih menguntungkan satu sama lain. Kerjasama ini tentu saja dalam konteks negara modern tidak cukup hanya dilakukan antar negara, akan tetapi bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga sipil dan masyarakat secara umum. Di dunia yang global ini antara Indonesia dan Malaysia dan tentu saja negara-negara serumpun lainnya tetap perlu menelusuri kembali jejak-jejak kesamaan di masa lalu untuk kemudian dijadikan inspirasi untuk menciptakan relasi antar negara dan masyarakat Melayu yang lebih baik di masa kini dan akan datang. *

Referensi
Abdullah, Irwan (2010). Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Amal, M. Adnan. VOC di Maluku. Ternate: Lepkhair, 2013

Acemoglu, Daron dan Robinson, James A (2014). Mengapa Negara Gagal: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan. Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo

Arnakim, Lili Yulyadi (2014). Rumpunisme dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia. Ternate, catatan kuliah umum di Universitas Khairun

Collins, James T (2011). Bahasa Melayu Bahasa Dunia (terj. Alma Evita Almanar). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Dick-Read, Robert (2008). Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika. Bandung: Penerbit Mizan

Hasan, Abdul Hamid. Aroma Sejarah dan Budaya Ternate. 2001

Hasyim, Rustam. Dari Cengkeh ke Kerang Mutiara Perdagangan di Karesidenan Ternate 1854-1930. Ternate: Lepkhair, 2013

Hi. Rajab, Umar. Dari Pusat ke Pinggiran Perikanan dan Perekonomian di Karesidenan Ternate. Ternate: Lepkhair, 2013

Linrung, Tamsil (2005). Panggilan Keadilan: Seri Perjuangan dan Pertanggungjawaban 2004-2005. Jakarta: Hanana Press dan Penerbit Intermasa

Madjid, Nurcholish (2003). Indonesia Kita. Jakarta: Universitas Paramadina

Marzali, Amri (2007). Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

May  Rudy, T (2003). Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global. Bandung: PT. Refika Aditama

Miller, George (2011). Indonesia Timur Tempo Doeloe 1544-1992. Depok: Komunitas Bambu

Musa, Hashim; Borhan, Zainal Abidin; dan Yatim, Othman Mohd (2004). Konsep, Latar Belakang dan Pandangan Semesta Masyarakat Melayu, dalam Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Osman, Mohd Taib (1989). Pengislaman Orang-orang Melayu: Suatu Transformasi Budaya, dalam Ibrahim, Ahmad; Siddique, Sharon; dan Hussain, Yasmin ‘Islam Asia Tenggara’ Perspektif Sejarah’. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Piliang, Yasraf Amir (2011).Dunia yang Dilipat. Bandung: Pustaka Matahari

Rais, Mohammad Amien (2008). Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia! Yogyakarta: Penerbit PPSK Press

Rahardjo, M. Dawam (1989). Islam dan Nasionalisme Melayu di Asia Tenggara, dalam Pitsuwan, Surin ‘Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Reid, Anthony (2014). Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 1 Tanah di Bawah Angin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Santoso, M. Iman (2014). Diaspora: Globalisasi, Keamanan, dan Keimigrasian. Bandung: Pustaka Reka Cipta

Van Hoevell, W.R (2014). Sejarah Kepulauan Maluku: Kisah Kedatangan Orang Eropa Hingga Monopoli Perdagangan Rempah. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Versi awal tulisan ini pernah dipaparkan dalam Workshop bertajuk “Managing Rumpunism in Indonesia-Malaysia Bilateral Relations: From Sharing Glories to Smart Partnership” yang diadakan oleh Department of Southeast Asian Studies, University of Malaya, di Kuala Lumpur, 14-15 Mei 2015. Terima kasih kepada Dr. Lili Yulyadi Arnakim.

Tags:

Dosen dan peneliti bidang Antropologi Sosial yang menulis 60 buku berbagai genre (Islam, Timur Tengah, biografi, dan motivasi, riset sosial). Beberapa bukunya dikaji sebagai tugas akhir di perguruan tinggi dan didokumentasikan di berbagai perpustakaan di Indonesia, Singapura, dan Australia. Pada tahun 2017, buku yang diinisiasinya "Hidup Damai di Negeri Multikultur" (GPU, 2017) diluncurkan di Kedubes Australia. Ia pernah diundang sebagai narasumber di Kuala Lumpur, Bangkok, beberapa stasiun televisi Indonesia dan MBC Korea. Saat ini, mahasiswa S3 Antropologi FISIP UI ini menjadi Ketua Bidang Usaha dan Jasa Penulisan/Penerbitan Agupena Pusat.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Opini

Keluargaku Surgaku

Seorang ahli kungfu sedang asyik menari di lantai dansa bersama istrinya. Ia

Sayang dia, Cinta dia

Hampir pecah tangisku menyaksikan peristiwa itu. Seorang suami mencekik, menampar dan menendang

Tegar

Oleh: La Ode Mu’jizat Perlu kekuatan hati yang berlebih ketika ujian atau
Go to Top