Memaknai “Kehendak Politik” untuk Mempercepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas

Rubrik Pendidikan Oleh

(Refleksi Hardiknas 2 Mei 2017)
Oleh: Sawali Tuhusetya
(Bidang Pengembangan Profesi Agupena)

Tema Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini adalah “Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”. Sebuah tema kontekstual yang menyajikan gambaran realitas kesenjangan dan mutu pendidikan di bawah bayang-bayang pelangi nusantara yang pluralis dan multikultural. Tema ini sekaligus juga menyiratkan “kehendak politik” untuk menghilangkan kesenjangan mutu dan akses pendidikan antardaerah yang sangat timpang sekaligus membangun optimisme di tengah kompleksitas persoalan bangsa yang hingga kini masih silang-sengkarut. Aroma korupsi begitu menyengat di setiap lapis dan lini birokrasi. Panggung-panggung sosial dan politik sarat dengan darah dan air mata. Hukum yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan dan kebenaran ternodai oleh perilaku busuk para “mafioso”.

Banyak pengamat menyatakan bahwa saat ini telah terjadi anomie, yakni kehilangan pegangan moral dan nilai budaya. Beberapa aturan hukum dan norma sosial kehilangan daya paksanya dan terkesan saling bertentangan sehingga memicu konflik dan menimbulkan kebingungan. Akibatnya perilaku main hakim sendiri dan berbagai tindakan melecehkan hukum mencuat ke permukaan menyertai beragam tindak kekacauan dan perilaku menyimpang. Seiring dengan itu, gejala demoralisasi juga merajalela di kalangan masyarakat. Mentalitas masyarakat di perkotaan dibentuk oleh budaya pop dan dibuai irasionalitas iklan yang serba instan dan hedonistik. Sementara itu, di pedesaan, otoritas dan sumber kewibawaan tradisional hancur sehingga generasi muda meniru model dan sumber nilai dari luar. Sebagian mahasiswa, buruh dan kaum muda lebih memilih berkomunikasi dengan batu dan bom molotov ketimbang memajukan nalar dan akal sehat.

Kondisi semacam itu diperparah dengan makin menguatnya budaya politik lokal yang bergaya neo-feodalistik. Penguasa lokal bagaikan adipati yang memiliki otoritas tunggal untuk mengendalikan laju kekuasaan. Para pejabat bawahan bagaikan “abdi dalem” yang harus manut dan sendika dhawuh terhadap titah sang adipati. Demikian juga para pejabat yang diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangga Dinas Pendidikan. Budaya politik patron-client kembali menyeruak. Penguasa lokal menjadi sumber kekuasaan, sementara para pejabat membuat lingkaran politik untuk melindungi kepentingan politik penguasa. Dalam situasi demikian, bongkar-pasang pejabat Dinas Pendidikan menjadi fenomena yang lumrah terjadi. Imbasnya, “grand-design” dunia pendidikan di tingkat lokal mengalami proses stagnasi akibat frekuensi pergantian pejabat yang begitu tinggi; kian jauh dari kesan visioner dan sekadar untuk memenuhi “selera” penguasa di tingkat lokal. Para pejabat profesional di tingkat lokal sudah mengalami metamorfosis menjadi pejabat politik.

Fenomena gaya neo-feodalistik dalam dunia pendidikan yang (nyaris) menggejala di setiap daerah pasca-otonomi jelas akan berdampak besar terhadap upaya mewujudkan tema besar itu. Memang, kita sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang memiliki “kehendak politik” untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan antardaerah. Meski demikian, mimpi besar tanpa diimbangi upaya serius untuk memperbaiki kultur bangsa hanya menumbuhkan obsesi berlebihan. Realitas budaya politik lokal yang cenderung neo-feodalistik dengan gaya interaksi patron-client dalam dunia pendidikan akan menjadi penghambat serius dalam mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas. Dalam konteks demikian, perlu sentuhan reformasi kultural di negeri ini melalui perbaikan sistem, infrasstruktur, dan suprastruktur yang mendukung terciptanya penguasa lokal yang berkarakter dan visioner. Realitas sosial yang pluralis dan multikultural membutuhkan sentuhan pengelolaan penguasa lokal yang sarat dengan wisdom dan keteladanan.

Jika hajatan Pilkada gagal melahirkan penguasa lokal yang berkarakter dan visioner, tidak ada salahnya proses rekruitmen sang penguasa dipilih melalui proses fit and proper test dengan mempertimbangkan rekam jejak calon penguasa lokal selama berkiprah dalam ranah pemerintahan. Buat apa uang rakyat dihambur-hamburkan untuk pentas Pilkada kalau kenyataannya hanya melahirkan koruptor-koruptor baru yang abai terhadap dunia pendidikan? Jika siklus semacam ini terus berlanjut, mana mungkin bangsa yang besar ini mampu mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas? ***

Seorang guru, penyuka musik tradisional, penikmat sastra, dan bloger. Sebagian besar tulisannya dipublikasikan di blog pribadinya sawali.info. Ikut berkiprah di Agupena pada Bidang Pengembangan Profesi. Buku kumpulan cerpen pertamanya, Perempuan Bergaun Putih, diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia).

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Pendidikan

Go to Top