MODEL REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH

Rubrik Pendidikan Oleh

MODEL REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Oleh: Drs. HA. Sholeh Dimyathi, MF, MM
(Sekretaris Dewan Pembina Agupena)

Pendahuluan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Permendikbud itu terbit untuk merevitalisasi peran dan fungsi Komite Sekolah agar dapat menerapkan prinsip gotong royong, demokrasi, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, Permendikbud yang ditetapkan pada 30 Desember 2016 itu bertujuan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan, agar masyarakat dapat ikut serta bergotong royong memajukan pendidikan di sekolah secara demokratis dan akuntabel.

Pendanaan dana sekolah oleh masyarakat juga dijamin dalam UU nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Hamid Muhammad bahwa Komite Sekolah bukan hanya melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan tapi juga menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi peserta didik.

Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya diharapkan tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat, namun lebih jauh Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Namun realitas dilapangan, ternyata proses pembentukan Komite Sekolah cenderung instant, mekanistis dan tidak mengakar serta tidak organik, sehingga tidak mampu mendorong tampilnya orang-orang yang peduli pendidikan, tapi orang-orang yang memiliki kepentingan sendiri/kelompok atau orang yang kurang peduli.

Hal itu terjadi dilapangan terkait antara lain;

  • Penyalah-gunaan insentif uang, status, dan kekuasaan ternyata menghancurkan kapital sosial yg ada; (kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, kerelawanan/ kepedulian, keswadayaan dan kemandirian masyarakat, dll);
  • Pemilihan anggota melalui musyawarah mufakat, kampanye, dan pencalonan dengan kriteria kemampuan dan pengalaman hanya menghasilkan anggota-anggota yang elite, (kemampuan orasi, lobby, negoisasi, dll hanya dikuasai oleh elite. Sdgkan orang-orang yg rendah hati, peduli dan ikhas)
  • Menganut “supply driven” (didorong oleh iming-iming project/ program/insentif tertentu, bukan atas kebutuhan dan kesadarannya)
  • Menciptakan “birokrasi baru” dan kewenangan/ kekuasaan terpusat (otorisasi tidak tersebar, tetapi cenderung didominasi oleh satu atau sekelompok orang);
  • Menumbuhkan mental ketergantungan dan membudayakan sikap & perilaku yang salah (mental meminta dan tergantung pd bantuan pihak luar

Agar Komite Sekolah dapat berdayaguna, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam QS. Ibrahim ayat 26:

Dan perumpamaan kalimat (kebijakan) yang buruk bagaikan pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tegak sedikitpun. (Ibrahim:26)

Demikian pula dalam QS. Ibrahim ayat 24-25 Allah berfirman:

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat (kebijakan) yang baik bagaikan pohon yang baik (rimbun), akarnya kuat menghunjam ke dalam tanah dan cabangnya menjulang ke langit; Pohon itu menghasilkan buah pada setiap saat dengan izin Tuhan-nya. Allah membuat perumpamaan itu agar manusia selalu ingat (sadar). (QS Ibrahim: 24-25)

Revitalisasi Peran dan Fungsi Komite Sekolah
Mengapa perlu revitalisasi Komite Sekolah?
Karena Komite Sekolah yang ada masih membawa stigma BP3.  Pada umumnya Komite Sekolah dibentuk secara instan untuk memenuhi syarat administratif dan subsidi yang diharapkan oleh sekolah. Sistem dan mekanisme pemilihan pengurus baru sering belum sesuai dengan AD/ART disamping peran sebagai supporting agency lebih dominan à karena semua pihak masih menganut paradigma lama, Komite Sekolah masih banyak yang bad practices

Revitalisasi Komite Sekolah ditujukan untuk memberikan;

  • Pemahaman tentang paradigma baru hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
  • Pemahaman tentang peran Komite Sekolah, dan penjabarannya ke dalam program dan kegiatan Komite Sekolah =>terlibat dalam penyusunan Rencana Kegiatan Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kegiatan Sekolah (RKS)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan pelaksanaan MBS disekolah.
  • Proses pembentukan Komite Sekolah sesuai dengan sistem dan mekanisme pemilihan pengurus baru Komite Sekolah (demokratis, transparan, dan akuntabel) => ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
  • Membangun hubungan dan kerja sama Komite Sekolah dengan institusi lain /Institusi mitra

Model Revitalisasi Komite Sekolah
Model revitalisasi Komite Sekolah diawali dengan kegiatan sosialisasi secara intensif melalui loby-loby kepada kelompok strategis (masyarakat sekolah, institusi dan masyarakat peduli pendidikan), melalui serangkaian kegiatan seperti; Pameran, kegiatan Unit Produksi/Bisnis Center, Kerjasama Praktik Kerja Industri, dan Pengujian Kompetensi dsb.

Melalui forum-forum kegiatan tersebut, kita ambil suatu kesepakatan dan perencanaan pembentukan Komite Sekolah, menyangkut kreteria anggota Komite Sekolah berbasis nilai, memilih kepengurusan dan program revitalisasi Komite Sekolah.

Setelah kepengurusan terbentuk, sekolah melakukan kegiatan penguatan kapasitas Komite Sekolah melalui IHT/Workshop disekolah. Dalam kegiatan lanjutan dilakukan pemetaan partisipatif dan potensi pendidikan serta penyepakatan tentang RKJM-RKS dan RKAS.

Bentuk partisipatif yang dikembangkan di antaranya:
Keterlibatan dalam pengembangan Sekolah antara lain, ikut;

  • Merumuskan dan menyusun visi,misi dan tujuan sekolah
  • Menganalisis tantangan nyata disekolah
  • Menetapkan sasaran dan target yang akan dicapai sekolah
  • Melakukan identifikasi fungsi yang diperlukan setiap sasaran
  • Melakukan analisis SWOT dan
  • Mengindentifikasi alternatif/langkah pemecahan masalah
  • Menjadikan Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Kontrol dan Akuntabilitas Pengelolaan Sekolah, antara lain;

  • Menyusun Pedoman Akuntansi Keuangan Sekolah
  • Menyusun Pedoman Penggunaan Anggaran Kegiatan Sekolah
  • Melakukan Evaluasi Anggaran Kegiatan Sekolah (AKS)

Mengembangkan Bisnis Center sebagai Replika Usaha Siswa di Sekolah (Khusunya SMK), antara lain;

  • Menjual hasil rakitan/produk sekolah ( seperti; Laptop,LCD,TV dan Speda Motor, Catering, Percetakan)
  • Jasa Bengkel ( seperti; Otomotif,CNC)
  • Penyewaan Fasilitas Sekolah
  • Kegiatan Kursus,IHT, PKBM, PPTK ( Pusat Pelatihan Teknik dan Keterampilan)
  • Dan kegiatan lainnya

Melakukan Penghimpunan Dana dari Masyarakat/DUDI, antara lain;

  • Bantuan Hibah
  • Bantuan Peralatan Praktik, Sumber Belajar
  • Bantuan Bea Siswa dsb.

Dalam pelaksanaan program dilakukan optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya masyarakat, sekolah serta peningkatan akses sumber daya luar (Pemda,Kemendiknas dan DUDI). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut;

Keterlibatan Komite Sekolah dalam Kontrol dan Akuntabilitas Pengelolaan Sekolah
Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan keuangan atau biaya pendidikan.  Aspek ini merupakan bidang yang sangat berkait dengan efisiensi dan tempat bersarangnya korupsi dan manipulasi. Tidak efisiensinya pembiayaan pendidikan itu juga dapat diakibatkan oleh kambuhnya penyakit KKN yang belum dapat diberantas oleh bangsa Indonesia.

Melihat latar belakang, belajar dari pengalaman sejarah dan mengingat biaya pendidikan merupakan hal yang sangat sensitive, maka dalam pengelolaan biaya pendidikan perlu adanya control, monitoring, atau evaluasi untuk mengetahui sejauh mana ketepatan sasaran dan akuntabilitasnya.

Komite Sekolah, adalah  suatu organisasi/unit  dilevel sekolah yang ditugasi untuk melakukan itu, namun demikian, pengawasan akan menjadi lebih efektif apabila dilakukan oleh lembaga atau individu atau kelompok masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan disekolah.

Pengawasan oleh semua lapisan Stakeholders merupakan upaya terbaik untuk mengurangi inefisiensi penyelenggaraan pendidikan itu. Pengalaman pengawasan melekat ( built in control) yang telah gagal dan tidak populer lagi telah dilewati bangsa Indonesia diharapkan jangan sampai terulang lagi, khususnya didunia pendidikan/sekolah.

      Road to democracy telah dirintis dalam penataan dan pengembangan Sekolah di Jakarta, dimulai dari SMK Negeri 56 Jakarta dan akan terus dijaga dengan terlaksananya proses Manajemen Mutu Berbasis Sekolah (MMBS) dalam suasana yang lebih baik dan rasional.

      Melalui pengelolaan keuangan yang BTP ( Bersih, Transparan dan Profesional ) sebagai impian akan kondisi yang lebih baik ( good governance ) diharapkan dapat menjadi kenyataan walaupun masih perlu diupayakan dengan seoptimal mungkin oleh seluruh warga sekolah. Keberhasilan menegakkan BTP diawali dengan peningkatan pelayanan oleh sekolah kepada seluruh stakeholder-nya. Sebagai konsumen utama dan penerima layanan tertinggi, masyarakat, orang tua berhak untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang diamanahkan kepada para pengelola kegiatan sekolah. Pada beberapa tahun terakhir , pelaporan keuangan sebuah lembaga tertentu kepada publik menjadi suatu keharusan. Hal tersebut terjadi karena publik ingin mengetahui efisiensi dan efektivitas dana yang telah disumbangkan pada lembaga tersebut.

Seiring dengan tuntutan untuk menciptakan good governance yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka diperlukan transparansi dalam segala bidang. Oleh karena itu, Komite Sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu sistem akuntansi yang:

  • Mempunyai sistem pengkodean unit organisasi / kegiatan dan klasifikasi buku besar yang seragam.
  • Mempunyai seperangkat buku besar dan buku pembantu yang bisa menyediakan ikhtisar transaksi akuntansi dan identifikasi kedokumen sumber.
  • Mencatat transaksi / kejadian sesuai dengan standar akutansi yang berterima umum.
  • Memiliki pengendalian internal yang berupa organisasi, prosedur dan catatan yang mempertimbangkan pengamanan aset dan keandalan catatan keyakinan yang wajar bahwa transaksi-transaksi dicatat sebagaimana mestinya. Dengan demikian sekolah dapat mempersiapkan laporan keuangan dan mendukung akuntabilitas pencatatan aktiva dibandingkan perbedaan yang ada diperlukan dengan benar.
  • Menyediakan informasi yang berarti ( penting dan bermanfaat ) dan tepat waktu agar kepala sekolah dapat menggunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu.

Laporan keuangan yang berkualitas harus didukung oleh sistem akutansi yang dapat diandalkan. Dalam rangka membantu sekolah memenuhi kewajiban pelaporan keuangan , perlu suatu pedoman sistem akuntansi sekolah. Pedoman ini juga diperlukan untuk keseragaman perlakuan akuntansi transaksi keuangan seluruh unit kegiatan sekolah; pengawasan terhadap pengelolaan keuangan; dan penilaian kinerja pengelolaan keuangan.

Tujuan pelaporan adalah untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Para stakeholder sekolah juga membutuhkan suatu laporan yang dapat memberikan informasi mengenai kinerja satuan kegiatan yang ada disekolah dalam mengelola dana sekolah, apakah unit kegiatan memperoleh dana dari sumber yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Untuk mengakomodasi hal-hal tersebut diatas, perlu disusun suatu pedoman sistem akuntansi.

Kesimpulan
Seluruh model revitalisasi peran dan fungsi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa pada umumnya Komite Sekolah, Masyarakat atau pihak lain yang terkait dapat berperan lebih optimal dalam penyelenggaraan sekolah.

Partisipasi masyarakat pada sekolah dapat dikatakan sangat tinggi, terbukti keluhan masyarakat yang selalu muncul di media-media massa bukan dari komunitas sekolah. Namun demikian masih diperlukan langkah-langkah proaktif dari seluruh warga sekolah dalam rangka MMBS untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang pada akhirnya akan berperan serta dalam penyelengaraan sekolah secara lebih optimal.

Dari hasil pengalaman menunjukkan bahwa MMBS mampu mendorong stakeholders untuk berpartisipasi lebih aktif dalam penyelenggaraan sekolah. Namun demikian, partisipasi itu harus disertai dengan sifat kehati-hatian dari seluruh pihak yang terkait dengan tindakan inefisiensi agar penyelengaraan pendidikan itu lebih baik, efektif dan efisien. ***

Bekasi, 30 April 2017

Daftar Pustaka
Hadiayanto,M.Ed,2004; Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia, Penerbit Renika Cipta, Jakarta.

Sholeh Dimyathi,dkk, 2008; Seri Manajemen Sekolah, Buku 1-6, SMK Negeri 56, Jakarta

Suyadi Prawirosentono,MBA,2004; Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu  Terpadu Abad 21, Bumi Aksara, Jakarta.

Drs. H. Ahmad Sholeh Dimyathi, MF., MM. (biasa dipanggil Pak Kyai) lahir di Pati, Jawa Tengah, 17 Oktober 1954. Prestasi yang berhasil dicapainya meliputi pemenang utama Lomba Kreativitas Guru (LKG) tingkat nasional tahun 1997, guru teladan tingkat Jakarta Timur tahun 2000, pemenang II Lomba Kreativitas Guru (LKG) tingkat nasional tahun 2001 dan 2002, guru berprestasi dan berdedikasi luar bisa tingkat nasional tahun 2005, kepala sekolah berprestasi nasional tahun 2006, dan pengawas berprestasi terbaik 2 tingkat DKI Jakarta tahun 2014. Dalam kepangkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) berhasil meraih pangkat pembina utama dengan golongan IV E. Pangkat dan golongan ini bagi PNS yang berkarir dari seorang guru, merupakan prestasi yang sulit dicapai. Pada tahun 2004 ia meraih Satya Lencana Pendidikan Guru Berprestasi dan Berdedikasi dari Menteri Pendidikan Nasional. Saat ini menjadi Dewan Pembina Pengurus Pusat Agupena (Asosiasi Guru Penulis Indonesia).

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Pendidikan

PAHLAWAN ZAMAN NOW

Oleh Fortin Sri Haryani Pahlawan diartikan sebagai seorang yang telah berjasa, memberikan

PKN DAN NILAI MORAL

Oleh: Salamuddin Uwar (Guru SMP Negeri 7 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara,
Go to Top