MEMETIK PELAJARAN PILKADA (DKI) DARI PERSPEKTIF ‘PENDIDIKAN’

Rubrik Pendidikan Oleh

Oleh: Zaenal Ridwan

Pendidikan dan pelajaran bisa didapatkan di mana saja, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan sekitar atas dinamika yang terjadi setiap saat. Semua yang terjadi di sekitar kita, kalau kita memperhatikan dengan cermat seksama pastinya akan menjadi ‘itibar, pembelajaran, ada yang tersirat, mengandung hikmah. Seburuk apapun pengalaman hidup yang dialami pasti ada hikmah dibalik itu, yang kadang kita dengar ungkapan-ungkapan, Tuhan punya maksud tertentu atas peristiwa yang menimpa makhluknya.

Baru-baru ini sebagaimana diketahui bersama telah berlangsung pesta demokrasi perhelatan besar Pilkada DKI Jakarta yang amat sangat sengit. Berbagai akrobat politik dilakukan oleh kedua kubu beserta para pendukungnya. Gaduh di dunia maya di jagat medsos tak terbendung lagi, berbagai jurus, argument, perang gambar meme, kisruh sliweran HOAX, dll. Bahkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang bertebaran sudah di luar batas-batas etika kesopanan, bahkan tidak beradab, di luar batas-batas ilmiah dan dialektika. Fitnah, ujaran kebencian, cacian, makian, hujatan sampai sumpah serapah seakan menjadi hal biasa dengan entengnya dilontarkan. Justifikasi kafir, munafik, fasik, dll. Semua level terlibat seru dalam perseteruan dukung mendukung Pilkada DKI tersebut, baik anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.

Tidak hanya kalangan politisi, tapi juga kalangan awam, tokoh masyarakat, ‘tokoh agama, akademisi, cendikiawan, selebriti, dll. Bahkan, orang yang tadinya cuek, tidak peduli pada dunia politik, tapi kini ikut partisipasi berkomentar, bahkan fokus tak ketinggalan setiap update informasi perkembangannya. Dahsyatnya, Pilkada DKI Jakarta kali ini tidak hanya ramai di wilayah DKI saja, melainkan juga menyita perhatian rakyat di berbagai daerah di luar Jakarta, bahkan mengundang perhatian dunia internasional. Tak kalah serunya dengan Pilpres 2014 Jokowi vs Prabowo, makanya beberapa pengamat ada yang mengatakan Pilkada DKI ini Pilkada bercitarasa Pilpres.

Tidak hanya di dunia maya, di dunia nyata pun tak kalah serunya, terutama pada masa-masa kampanye, dari mulai bertebaran spanduk-spanduk, pidato-pidato politik, blusukan ke warga-warga pemilih, janji-janji politis, aksi-aksi simpati, aksi sosial, berbagai program ditawarkan, ceramah-ceramah di rumah-rumah ibadah pun gandrung terdengar, dll. Berbagai cara dilakukan untuk menarik simpati warga DKI, isyu-isyu politik menyangkut kedua calon bermunculan kejar-kejaran salip-menyalip. Debat Pilkada DKI yang ditayangkan di TV-TV pun menambah seru dan ramaiyang kemudian mempengaruhi naik turunnya rating kedua kontestan tersebut di mata publik.

Ya, tak ayal lagi ramainya kontestasi politik Pilkada Jakarta kali ini karena munculnya sosok kontroversial Basuki Tjahaya Purnama yang dikenal Ahok, bahkan ramainya kemunculan Ahok ini sudah terjadi sejak pencalonan sebelumnya yang saat itu berpasangan dengan Jokowi menjadi DKI-1. Yang menarik perhatian publik terhadap Ahok ini, adalah karakter, sikap, sifat dan gayanya, juga gaya bekerjanya yang mungkin tidak umum dibanding gubernur-gubernur sebelumnya. Gayanya yang keras, tegas, ceplas-ceplos, bahkan mungkin terkesan arogan, tak ada kompromi bagi siapa saja yang salah atau yang melanggar, termasuk juga bagi anak buah di jajarannya sendiri. Terlepas dari karakter dan gayanya tersebut yang mungkin bagi sebagian publik tidak suka atau benci (haters), tapi tidak sedikit pula penggemarnya yang suka atas gaya kepemimpinannya tersebut karena melihat hasil kerjanya. Setidaknya, ada beberapa kebijakan Gubernur Ahok yang menyentuh warga dan mengubah wajah Jakarta, antara lain; program KJP, pemindahan warga kawasan pinggiran ke rumah susun, open governance, E-Budgeting, pelayanan publik yang lebih baik di kelurahan, puskesmas, kantor dinas, dll.

Kembali kepada masalah gaduh Pilkada DKI, setuju atau tidak, walau bagaimanapun tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dinafikan tercium aroma SARA yang cukup menyengat. Terutama sejak dipicu kasus Ahok di Kepulauan Seribu itu yang tersandung QS. Al Maidah:51, terlepas Ahok disengaja atau tidak, ada maksud tertentu atau tidak, meskipun sudah minta maaf, tapi tidak bisa membendung arus demonstrasi aksi-aksi yang bermunculan kemudian. Kalau sudah menyentuh wilayah keyakinan agama lain, terlebih lagi kitab suci, maka agak sensitif. Karena itulah, muncul reaksi yang dahsyat dari sebagian besar umat muslim yang mayoritas di Indonesia ini atas kasus Ahok Al Maidah: 51 tersebut sampai bermuara kepada pengadilan.

Ya, memang cukup pelik, rumit, miris, dan ironis runtutan kejadian yang mewarnai Pilkada DKI ini. Di satu sisi, Ahok hanyalah seorang cagub Petahana di zona DKI Jakarta, tapi pada saat yang sama beliau bermasalah dengan kasus Al Maidah 51 tersebut yang dituding menistakan agama (Islam) yang menyinggung umat muslim mayoritas di Indonesia, meskipun ada kalangan dan tokoh-tokoh lain yang tidak mempermasalahkan kasus Ahok tersebut.

Munculnya aroma SARA pada Pilkada DKI tersebut jelas terlihat, dari masalah etnis, beda agama, politisasi agama, rumah ibadah, ceramah-ceramah yang membakar emosi umat, ujaran kebencian, politisasi ayat sampai politisasi mayat dengan muncul banyaknya spanduk-spanduk di masjid-masjid yang berbunyi intimidasi dan ancaman untuk tidak men-shalatkan jenazah pendukung Ahok, bahkan mungkin tidak mustahil larangan beribadahnya pendukung Ahok di masjid-masjid tertentu, salah satunya hal ini terjadi pada saat pengusiran dan cibiran terhadap cawagub Djarot ketika hadir di masjid. Meskipun, kedua kontestan saling mengklaim bahwa bukan pendukungnya yang melakukan itu, tidak mengakui kejadian-kejadian berbau SARA tersebut dan sama-sama tidak membenarkan penggunaan SARA atas manuver-manuver politik.

Sebagaimana pada judul tulisan ini, “Memetik Pelajaran dari Pilkada (DKI) Dari Perspektif Pendidikan”, maka penulis tidak akan membahas terlalu jauh dan mendalam tentang politiknya, karena penulis pun bukan politisi, bukan pengamat, bukan analis dan bukan pakar politik, melainkan penulis mengajak membahas pada perspektif pendidikan yang mungkin bermanfaat bagi kalangan pendidik dan peserta didik yang mungkin juga bisa menjadi bahagian kecil dari pendidikan politik bagi siswa/i pada generasi mendatang. Juga, dalam konteks ini pun bukan hanya memetik pelajaran di Pilkada DKI saja, melainkan juga Pilkada di daerah lain sekiranya banyak pelajaran yang bisa diambil.

Memetik Pelajaran Pilkada (DKI) dari Perspektif Pendidikan
Memperhatikan seluruh rangkaian yang terjadi sepanjang Pilkada DKI dan berbagai masalah yang mengitarinya, banyak hal yang bisa diambil, dipelajari, juga dikoreksi, baik itu hal-hal positif, juga negatifnya, hal-hal baik, juga yang buruknya. Pada konteks pendidikan dan pengajaran sebagai edukasi bagi peserta didik dan publik, setidaknya terkait pada tiga materi pelajaran, yaitu PKn, IPS dan Agama.

PKn (Pendidikan dan Kewarganegaraan)
Teringat pada masa lalu tahun ‘80-90-an pada masa Orde Baru Soeharto, ada yang namanya Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Penataran ini di lakukan di berbagai tempat, terutama kantor instansi pemerintah, di lembaga pendidikan, sekolah-sekolah dan kampus, tanpa kecuali di lingkungan warga. Penulis masih ingat ketika masih sekolah dasar (SD) sering kali melihat kegiatan penataran P4 di balai warga secara bertahap dan bergelombang yang kebetulan orang tua penulis pun adalah salah satu pengurus warga. Kegiatan penataran P4 di warga tersebut malah sering kali sampai malam hari,karena memang kegiatannya dimulai setelah maghrib/isya. Sehingga pada masa itu penulis kadang memperhatikan, se-berapa pentingkah yang namanya penatarn P4 sehingga hampir tiap malam ramai hiruk pikuk warga.

Pada akhirnya, penulis pun mengalami apa yang namanya penataran P4 ketika di jenjang SMP-SMA. Mulai tahu apa itu yang namanya Pancasila, Wawasan Nusantara, Bhineka Tunggal Ika, UUD dan GBHN, meskipun pada akhirnya tetap dibahas ulang pada pelajaran PKn (dulu PMP=Pendidikan Moral Pancasila) dalam kegiatan belajar mengajar. Beberapa point penting yang didapat dari Penataran P4 dan harus dipahami sebagai warga negara Indonesia diantaranya; berpegang teguh pada Pancasila, persamaan, kesetaraan, persamaan hak, saling menghormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saling menghormati antar dan inter umat beragama, gotong royong.

Pada konteks aktual ini, substansi penataran P4 cukup relevan atas apa yang terjadi pada Pilkada DKI. Hal ini tak lain untuk meng-counter sentiment SARA. Oleh karena itu, carut marut perseteruan dukung mendukung Pilkada DKI yang sudah tidak beradab dan tidak sehat itu menjadi koreksi besar dan harus menjadi pelajaran ke depan bagi generasi mendatang tentang pentingnya kesetaraan dan kesamaan hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sama pula di depan hukum. Tidak boleh ada sentiment SARA dan rasis, tidak boleh lagi ujaran dan tebaran kebencian, tidak boleh saling menekan dan meng-intimidasi, tidak boleh diskriminasi.Oleh karena itu penting pemahaman tentang Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Kemunculan Ahok pada kontestasi politik DKI yang berasal dari kelompok minoritas, beragama non-muslim (Kristen) yang juga warga etnis keturunan, bukan saja merupakan fenomena baru, tapi juga menguji demokrasi dan kebhinekaan kita, terlebih pada saat yang sama menimpa pula kasus penistaan agama.

Indonesia negara yang sudah disepakati bersama berdiri di atas dasar negara Pancasila, berdiri di atas semua golongan tanpa perbedaan suku, ras, agama dan golongan dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika, maka siapa pun warga negara punya hak yang sama, termasuk dalam hal hak politik; hak memilih dan dipilih, hak mencalonkan dan dicalonkan, punya hak dan kewajiban yang sama dalam berpartisipasi serta berkontribusi bagi negara. Maka, itulah pula yang dialami Ahok seiring perjalanan politiknya, yang merupakan representasi dari warga keturunan minoritas yang bisa tembus ke pusat (DKI Jakarta) yang nampaknya ingin menunjukkan eksistensinya. Mungkin tidak berlebihan kalau penulis umpamakan seperti yang dialami Nelson Mandela ketika berjuang di tengah diskriminasi rasial. Betapapun di daerah lain ada warga keturunan dan non-muslim yang bisa menjadi pimpinan daerah Walikota/Bupati/Gubernur di Indonesia, tapi masih bisa dihitung jari dan yang pasti lain di daerah, lain pula di DKI Jakarta.

Ilmu Sosial/IPS
Pada konteks IPS/ilmu sosial ini jelas sekali pengaruh dan keterkaitannya atas apa yang terjadi pada Pilkada DKI kali ini. Akibat ada aroma SARA dan atau ketersinggungan atas keyakinan umat lain, maka bisa memicu emosi dan amarah dari umat yang berlawanan. Hal ini tentu tidak sehat dan tidak baik dalam hal interaksi sosial, bahkan menjadi bola panas yang mengakibatkan rusaknya hubungan berbangsa dan bernegara, bahkan rusaknya hubungan antar umat beragama, kalau sudah seperti itu dikhawatirkan bisa merembet kepada rusaknya tatanan kenegaraan.

Pada konteks Pilkada DKI ini, hal yang sangat miris terjadi adalah buruknya interaksi sosial antar sesama. Beda dukungan, beda pilihan itu hak azasi manusia, hak warga negara dan itu harusnya biasa, bukan malah meruncing dan melebar, bahkan mengancam perpecahan bangsa. Ya, hal ini nampaknya karena akumulasi emosi yang diakibatkan sentimen SARA, sehingga mengakibatkan warga negara terbelah dengan batas baris yang memisahkan keduanya, sehingga ada kesan yang muncul antara ‘Kami’ dan ‘kalian’, antara ‘kami’ dan ‘mereka’. Hal ini tentu tidak baik dan tidak bagus bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, pada perspektif pendidikan IPS ini, terutama penekanannya pada interaksi sosial, maka perlu pendidikan sosial politik yang baik, perlu pemahaman kehidupan sosial antar sesama dengan baik, perlunya komunikasi dan interaksi sosial yang baik, perlu sosialisasi dan pendidikan tentang sebuah perbedaan dalam persatuan dan kesatuan.Perlunya mewujudkan kehidupan sosial yang baik di tengah perbedaan suku, agama dan ras.

Pendidikan Agama dan/atau Pendidikan Budi Pekerti
Pada konteks Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, jelas banyak sekali yang bisa di lihat, diperhatikan, dikoreksi dan dijadikan pelajaran atas peristiwa hiruk pikuk Pilkada DKI. Salah satu aspek pembelajaran agama adalah akhlaq, budi pekerti, norma, susila dan kesopanan. Pastinya, semua pihak sepakat dan setuju bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan adab kesopanan. Atas apa yang terjadi hiruk-pikuk Pilkada DKI, sebagaimana disaksikan bersama, terutama perseteruan di jagad medsos, sudah tidak terhitung lagi bahasa yang tidak sopan, tidak beradab, sudah seperti bar-bar, ujaran kebencian dan hal tersebut nampaknya sudah jadi biasa yang bukan merupakan ciri khas adat ketimuran warga bangsa Indonesia yang memicu permusuhan. Oleh karena itu, Pendidikan agama sedianya masih bisa menjadi pegangan dan tumpuan atas polarisasi prilaku manusia, terutama yang kemarin terlibat pada perseteruan dukung mendukung Pilkada DKI.

Pada konteks yang lainnya lagi, kaitan Pilkada DKI dengan Pendidikan Agama, tetap ada hal positifnya. Walau bagaimana pun tidak dipungkiri Pilkada DKI tersebut beraroma SARA dan menyentuh wilayah keyakinan orang/agama lain. Karena Pilkada DKI kemarin bersamaan dengan berbagai masalah yang mengitarinya, terutama kasus penistaan agama Ahok yang menuai kontroversi banyak kalangan, bahkan secara lembaga MUI pun bersuara, yang kemudian berlanjut munculnya aksi-aksi demo besar. Maka, sadar tidak sadar pada saat yang sama pun mengingatkan dan membangkitkan semangat (ghiroh) kebersamaan atas agama yang diyakininya, bahkan lebih dari itu meningkatkan juga semangat ibadahnya. Begitu pula yang dialami pendukung Ahok sama, meningkatkan semangat kebersamaan saling mensupport dan untuk semua elemen melahirkan semangat kebangsaan bagi tanah air Indonesia.

Penutup
Demikian perspektif singkat dari berbagai sisi atas pelajaran yang bisa dipetik dari Pilkada DKI yang penullis kerucutkan ke dalam tiga ranah pelajaran PKn, IPS dan Pendidikan Agama. Tentunya tidak hanya pada Pilkada DKI saja, tetapi juga Pilkada di daerah lain pun kiranya bisa diambil pelajaran dan koreksi bagi generasi muda yang kemudian bisa diterjemahkan/ditransformasikan di dunia pendidikan, terlebih lagi jika konteks problematika tiap daerah berbeda dengan DKI. Bagi orang-orang yang bergerak di lingkungan pendidikan, terutama guru, tentunya harus bisa menelaah, memilah-milih atas setiap kejadian di publik yang kemudian bisa korelasi dan relevan dengan pelajaran di sekolah, karena walau bagaimanapun peserta didik di luar sekolah merupakan bagian dari pada publik, maka jika ada hal-hal atau perilaku yang janggal, kurang baik atau yang rentan diserap oleh peserta didik, maka guru dan stimulus ruang kelas dan lingkungan sekolahlah yang diharapkan menjadi benteng terakhir atas kontrol prilaku dan pemikiran/mindset peserta didik. Karena, walau bagaimanapun mereka para peserta didik adalah generasi penerus yang akan menjadi pemimpin-pemimpin mendatang, yang diharapkan menjadi pemimpin yang cerdas, berani, yang baik dan berjiwa ksatria, ber-visi-misi dan berwawasan yang luas yang menjadi tumpuan perjalanan bangsa dan negara ke depan lebih baik lagi. ***

5 Comments

  1. Ah pak Hamli..jangan memuji berlebihan, saya masih belajar, belum seberapa dibanding pak Hamli.., konstruksi redaksi & narasinya pun mungkin tulisan saya masih jauh dari sempurna…

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Pendidikan

PAHLAWAN ZAMAN NOW

Oleh Fortin Sri Haryani Pahlawan diartikan sebagai seorang yang telah berjasa, memberikan
Go to Top