Reformasi dan Kesadaran Kolektif Bangsa Menuju Sebuah Perubahan

Rubrik Opini Oleh

(Refleksi 19 Tahun Reformasi)

Oleh: Sawali Tuhusetya
(Bidang Pengembangan Profesi Agupena)

Reformasi di negeri ini telah bergulir dalam bilangan 19 tahun. Memori bangsa ini masih ingat betul peristiwa heroik yang terjadi sekitar bulan Mei 1998. Secara masif, kelompok mahasiswa sebagai motor penggerak berusaha memecahkan kebekuan sikap rezim Orba yang dianggap otoriter dan represif dengan menduduki gedung DPR/MPR. Gerakan yang makin kencang bergaung itu pun disambut dengan riuh rendah. Rakyat yang selama ini merasa terpasung ikut menggeliat secara tiba-tiba. Ekspektasi akan terjadinya sebuah perubahan besar membayang di setiap kepala.

Dengan gegap-gempita penggerak reformasi mengumandangkan enam tuntutan, yakni: (1) penegakan supremasi hukum; (2) pemberantasan KKN; (3) pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya; (4) amandemen konstitusi; (5) pencabutan dwifungsi TNI/Polri; dan (6) pemberian otonomi daerah seluas- luasnya. Namun, apa yang terjadi dengan negeri ini setelah gerakan reformasi bergulir dari tahun ke tahun? Sudahkah reformasi memberikan perubahan yang bermakna dan bermanfaat buat rakyat?

Ada yang mengatakan bahwa reformasi telah salah arah. Namun, tidak sedikit yang menyatakan bahwa tuntutan reformasi merupakan sebuah “kecelakaan” sejarah. Pelaksanaan otonomi daerah, misalnya, secara jujur mesti diakui, hanya menguntungkan penguasa lokal dan telah melahirkan oligarkhi politik. Yang menyedihkan, setiap pelaksanaan Pilkada, khususnya pilihan bupati/walikota, selalu melahirkan siklus konflik dan kekerasan horisontal dengan menyedot ongkos politik yang begitu mahal. Otonomi daerah bukannya melahirkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, melainkan justru hanya melahirkan sekelompok elit di dalam lingkaran kekuasaan yang korup dan anomali.

Lantas, bagaimana dengan penegakan supremasi hukum? Realitas menunjukkan, supremasi hukum hanya menjadi sebuah jargon dan slogan. Alih-alih menegakkan supremasi hukum, aparat kepolisian, jaksa, dan hakim yang seharusnya menjadi pengawal dan benteng keadilan justru malah banyak tersandung dalam kasus mafia peradilan. Demikian juga pemberantasan KKN. Meski negeri ini sudah memiliki KPK yang dianggap sebagai lembaga “super body” dengan kewenangan yang luar biasa, perilaku korupsi bukannya surut, tetapi justru kian menggurita di berbagai lapis dan lini birokrasi.

Pencabutan dwifungsi TNI/Polri juga makin tak jelas arahnya. Selain melahirkan “sentimen” kesatuan sehingga tak jarang terjadi konflik TNI dan Polri, institusi Polri yang langsung di bawah presiden dinilai telah melemahkan fungsi kontrol dan manajemen. Terungkapnya rekening “gendut” di kalangan petinggi Polri beberapa waktu yang lalu, misalnya, menjadi salah satu bukti lemahnya fungsi kontrol dan manajemen itu. Tidak berlebihan kalau ada yang mengusulkan agar Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sehingga memudahkan dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan negara.

Kalau situasi semacam ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin reformasi yang telah bergulir hingga sekian tahun lamanya benar-benar akan menjadi sebuah kecelakaan sejarah yang akan menjadi penghambat dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibutuhkan kesadaran kolektif semua komponen bangsa menuju sebuah perubahan. Jangan sampai bangsa yang besar ini mengalami “amnesia” sejarah hingga akhirnya benar-benar berada di titik nazir kehancuran peradaban. ***

Tags:

Seorang guru, penyuka musik tradisional, penikmat sastra, dan bloger. Sebagian besar tulisannya dipublikasikan di blog pribadinya sawali.info. Ikut berkiprah di Agupena pada Bidang Pengembangan Profesi. Buku kumpulan cerpen pertamanya, Perempuan Bergaun Putih, diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia).

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Opini

IT dan Hasil Karya

Oleh: Fortin Sri Haryani Abad ke-21 disinyalir sebagai abad digital karena instrumentnya
Go to Top