DI MANA DAYA SAING PERGURUAN TINGGI KITA?

Rubrik Pendidikan Oleh

Ismail Suardi Wekke
STAIN Sorong & Agupena Papua Barat

Quacquarelly Symonds (QS) baru saja mengumumkan peringkat perguruan tinggi untuk tahun 2018. Satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam 300 besar dunia hanya Universitas Indonesia (UI). Selebihnya, tak ada satupun yang mendampingi dalam daftar tersebut. Sementara Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan peringkat 800-an juga satu-satunya perguruan tinggi swasta yang masuk dalam daftar QS. Walau rangking perguruan tinggi bukanlah tujuan melainkan reputasi, hanya saja kadang tak sabaran melihat bagaimana pengembangan akademik yang berskala antarbangsa tidak menjadi fokus para pengelola pendidikan kita.

Pada persoalan rangking ini, jika memungkinkan ada satu atau dua perguruan tinggi yang memang dijadikan sebagai tumpuan untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Dengan demikian, program-program yang dilaksanakan akan terintegrasi di lintas kementerian. Masing-masing kementerian saat ini masih fokus pada monodisiplin, padahal sebuah perguruan tinggi sudah perlu melakukan aktivitas dengan transdisiplin. Jikalau didukung semua kementerian dengan koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, bisa saja dalam waktu yang tidak lama akan terjadi perubahan.

Padahal dari segi jumlah mahasiswa dan dosen, sangat potensial. Penduduk Indonesia merupakan terbesar keemapt di dunia. Dengan demikian, jikalau saja kebijakan dan kebajikan dijalankan dengan tepat, maka semua potensi itu dapat digerakkan untuk mendapatkan reputasi perguruan tinggi tanah air. Hanya saja, kadang keputusan demi keputusan di tingkat kementerian tidak memberikan dorongan dan atmosfer akademik untuk berkarya. Semisal contoh kecil tentang kewajiban untuk publikasi. Akhirnya, keputusan itu menguras betapa banyak energi. Perdebatan tidak saja di media sosial tetapi juga sampai ke senat akademik perguruan tinggi. Akhirnya, senat menandatangani penolakan keputusan tersebut.

Bukan saja tentang keputusan tentang kewajiban publikasi. Sejatinya, publikasi hanyalah merupakan bonus dari serangkaian kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Sehingga jikalau pelaksanaan pembelajaran bertalian dengan pengabdian masyarakat, maka semuanya akan menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi. Termasuk pula ada kecenderungan bahwa publikasi semata-mata hanya untuk kenaikan pangkat. Akibatnya, seorang dosen akan berhenti melakukan publikasi jikalau sudah menyandang pangkat akademik tertinggi.

Jikalau kita bisa sejenak berhenti dengan melakukan refleksi betapa keputusan untuk menyatukan kementerian riset dengan perguruan tinggi sebuah keputusan yang sangat tepat dan strategis. Hanya saja, ini tidak dibarengi dengan penyatuan di tingkat perguruan tinggi. Lembaga-lembaga riset tetap saja menjadi lembaga tersendiri, kemudian perguruan tinggi tidak diberikan orientasi bagaimana melakukan integrasi antara tri dharma dengan aktivitas riset dan publikasi. Penelitian yang ada, sekadar untuk memenuhi kewajiban rutin. Dana milyaran dihabiskan tetapi tidak menghasilkan sebuah temuan yang dapat diteruskan untuk menjadi inovasi.

Demikian pula yang terjadi dalam ilmu sosial. Penelitian yang ada juga sekadar menghabiskan anggaran. Tidak dirujuk bahkan secara jauh tidak dapat memberikan gambaran Indonesia sesungguhnya. Harapan tertinggi pada ilmu sosial adalah memberikan gambaran saat ini sekaligus memberikan prediksi apa tantangan yang akan dihadapi di masa datang.

Sebagaimana di bidang pendidikan, riset-riset hanya pada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Pertanyaannya, “untuk apa semua itu?”. Setelah mengetahui sebuah metode efektif dan tidak efektif, lalu akan berhenti menjadi sebuah laporan penelitian saja.

Ada perkembangan menggembirakan sekaligus menyedihkan. Beberapa perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa pasca sarjana untuk melakukan publikasi. Mahasiswa tidak akan diijinkan untuk menempuh ujian tertutup jikalau belum mengirimkan naskah publikasi. Bahkan, ada yang tidak mengizinkan untuk mengikuti wisuda sebelum naskah diterima dalam satu jurnal.

Akhirnya, masa studi bertambah. Akan sangat bagus, jikalau selama perkuliahan dilaksanakan ada pelbagai aktivitas yang memungkinkan mahasiswa berlatih untuk memublikasikan karya-karyanya. Begitu juga, mahasiswa diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan dosen dalam melaksanakan sebuah aktivitas riset sehingga dapat dipublikasikan di jurnal yang memenuhi ketentuan masing-masing perguruan tinggi.

Sementara pelaksanaan masyarakat ekonomi asia tenggara sudah berjalan. Bahkan sudah memasuki tahun kedua. Langkah-langkah praktis untuk memenuhi keadaan itu belum juga dilakukan. Mestinya, di perguruan tinggi yang alumninya disasarkan untuk memenuhi keperluan Asia Tenggara, sudah ditawarkan mata kuliah yang berorientasi kepada masyarakat Asia Tenggara. Termasuk adanya tambahan pelatihan bahasa selain bahasa Melayu. Sehingga para sarjana sudah menguasai keterampilan berbahasa untuk menjelajah di Asia Tenggara.

Belum lagi soal dosen. Tiga tahun terakhir di perguruan tinggi negeri tidak ada penerimaan dosen aparatur sipil negara (ASN). Moratorium yang dilaksanakan untuk ASN juga berlaku bagi perguruan tinggi. Padahal, setiap tahun ada saja dosen yang pensiun. Semuanya belum tergantikan. Dengan kekurangan dosen seperti itu, tentu akan memberikan dampak bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Harapan itu selalu saja ada. Walau selalu sebagai bangsa kita terlambat melakukan adaptasi terhadap perubahan. Kadang, hanya sampai pidato dan jargon-jargon masa kampanye. Setelah itu lenyap dan bahkan tak berbekas sama sekali. Di kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dulu, ada gerakan nasional Indonesia Bisa. Lalu sekarang ada gerakan nasional Revolusi Mental. Saya khawatir ini hanya akan menjadi slogan sementara. Padahal, tantangan dan dinamika hubungan antarbangsa selalu bergerak. Sementara itu, perguruan tinggi belum menyiapkan para sarjana untuk menghadapinya. Saatnya untuk segera melakukan langkah-langkah praktis dalam pembentukan sarjana berdaya saing, dimulai dari kelembagaan perguruan tinggi yang juga sudah siap untuk berdaya saing. ***

Lahir di Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekarang ini bertugas di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, Papua Barat. Sejak 2010 ditugaskan sebagai pelaksana kepala Pusat Penjaminan Mutu STAIN Sorong sampai 2011. Sejak 2012 sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu STAIN Sorong untuk periode 2012-2016. Kemudian, diangkat kembali untuk periode 2016-2020. November 2016 menjadi bagian Southeast Asia Academic Mobility (SEAAM). Kini, menjadi Pengurus AGUPENA Papua Barat.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Pendidikan

Hidden Kurikulum

Oleh: Fortin Sri Haryani Ada pertanyaan di balik tragedi pembunuhan massal oleh

Mind Map dan Aikido

Oleh: Yudhi Kurnia Bagi para praktisi pendidikan tentunya tidak akan asing lagi
Go to Top