TANTANGAN PENERAPAN LIMA HARI SEKOLAH

Rubrik Pendidikan Oleh

Oleh: Maksimus Masan Kian, S.Pd.
(Ketua Asosiasi Guru Penulis Indonesia/ AGUPENA Cabang Flores Timur)

Maksimus Masan Kian

Hampir sepekan ini, tema tentang penerapan 5 (lima)  hari sekolah atau 8 (delapan) jam belajar, ramai diberitakan dan diperbincangkan. Melalui media elektronik, media cetak maupun media online kabar ini hangat dibicarakan, baik oleh kalangan pejabat, guru, pemerhati pendidikan maupun masyarakat pada umumnya.

Kebijakan ini menuai pro- kontra dari berbagai elemen yang bergelut dalam dunia pendidikan. Perdebatanpun tak dapat dihindari dalam menakar dampak positif dan negatif  pemberlakuan kebijakan ini. Sebagian kalangan setuju, namun tidak sedikit kalangan dari daerah menyatakan ketidaksetujuannya dan meminta Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan mengkaji ulang.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya salah satu, yang meminta kebijakan ini dikaji ulang. Dalam pemberitaan Pos Kupang edisi Selasa 13 Juni 2017, Ia mengatakan, kebijakan yang ada mesti dikaji dan dipertimbangkan secara matang. “Saya kira harus dikaji dan dipertimbangkan secara matang lima hari sekolah. Apabilah ini berlaku menyeluruh, harus dikaji kembali, “kata Lebu Raya. Penolakan juga datang dari para Kepala Sekolah di Kota Kupang Ibu Kota Provinsi NTT, yang diberitakan Pos Kupang pada hari yang sama. Kepala Sekolah SMA Katolik Giovani Kupang, Romo Yasitus Efi, Pr mengaku pusing memikirkan rencana penerapan sekolah lima hari mulai Juli 2017. “Saya sudah terima PP-nya, tapi belum saya baca. Rencana sekolah lima hari ini, sudah ada sejak dulu. Dulu kami sudah diminta menerapkan sekolah lima hari, lalu diberhentikan. Lalu sekarang dimulai lagi. Kami seperti bola pingpong,” kata Romo Yasitus.

Rencana pemberlakuan lima hari sekolah pada Bulan Juli 2017 atau pada  tahun ajaran baru 2017/ 2018, tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. Selanjutnya pada ayat (2), ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagiamana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2, 5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

Hemat Penulis, regulasi ini tentu tidak serta merta diberlakukan untuk semua sekolah. Provinsis NTT masih panjang jalannya, mempersiapkan hal- hal yang mendukung kebijakan yang ada. Beberapa hal yang menjadi tantangan pemberlakuan regulasi ini yakni: Pertama. Kurangnya Sosialisasi dan Koordinasi: Kita berharap, sebuah program yang dihasilkan tidak sekedar ingin tampil beda, namun benar- benar memenuhi kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Olehnya tahapan sosialisasi dan koordinasi penting untuk dilaksanakan sehingga segenap komponen pendidikan merasa memiliki, mengetahui dan mencintai program ini. Tanpa sosialisasi yang baik, yang terjadi adalah kita hanya menuai perdebatan. Jika sosialisasi dan koordinasi berjalan baik, implementasinya menjadi mudah. Kedua, Ketersediaan Sarana dan Prasarana. sekolah – sekolah di NTT dari segi ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Terlebih sekolah – sekolah di pelosok. Berharap tersediannya, perpustakaan dan ruang Laboratorium, ruang kelas saja kurang. Siswa harus belajar bergantian. Ada kelas pagi dan siang. Kalaupun tidak, siswa berdesak – desakan dalam satu kelas. Fasilitas sekolah mesti dipersiapkan secara baik untuk mendukung kenyamanan anak agar betah belajar di sekolah.

Ketiga, Kapasitas Guru. Guru menjadi ujung tombak realisasinya program ini. Jika selama ini guru hanya menerapkan pembelajaran konvensional, terpaku di dalam kelas dengan kesan pembelajaran yang monoton, maka perlu dilakukan training kepada guru agar dapat meningkatkan kapasitasnya, dalam peran mengajar, mendidik dan mendampingi siswa sesuai jam tambahan yang disiapkan secara lebih kreatif dan inovatif. Keempat, Kondisi Geografis. Kondisi geografis  di NTT menjadi tantangan serius jika kebijakan lima hari sekolah diberlakukan. Di pelosok, anak- anak menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk tiba di sekolah. Bahkan pada musim hujan, anak harus menyeberangi kali, naik turun bukit sebelum tiba ke sekolahnya. Sebut saja di Wilayah Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, akses menuju ke sekolah – sekolah di sana sangat sulit.

Kita berharap, apapun programnya mesti melewati tahapan kajian dan pertimbangan yang matang sebelum diberlakukan. Beragam pemikiran yang berkembang saat ini, sedapatnya mendorong jajaran Kementerian pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menelaah kembali secara seksama sebelum menerapkan kebijakan ini secara menyeluruh di sekolah- sekolah,  terlebih di daerah. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia sendiri dalam pemberitaan Kompas 15/06/2017 telah mengintruksikan Mendikbud Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang rencana kebijakan belajar delapan jam sehari.  ***

 

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Pendidikan

Go to Top