HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI): UJIAN IDEOLOGI PANCASILA

Rubrik Opini Oleh

Mahnan Marbawi
(Sekjen Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Seluruh Indonesia)

Heboh rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah memberikan dampak yang sangat menarik dan penting terhadap arti ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. HTI yang telah berada di Indonesia hampir 25 tahun merupakan ujian ke tiga bagi Ideologi Pancasila setelah peristiwa perdebatan ideologis dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan peristiwa “Kudeta Berdarah Partai Komunis Indonesia 1965” .

Hizbut Tahrir muncul pasca runtuhnya kesultanan Ottoman Turkey sebagai perlawanan terhadap tirani pada masa awal masa transisi. Kelahiran HT berbarengan dengan gerakan Ikhawanul Muslimin di bawah pimpinan Hasan Al-Banna di Mesir,  dan Al-Fath di Palestina. HTI tidak bisa dilepaskan dari Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani di Palestina tahun 1953. Kehadirannya sebagai gerakan politik mengusung penegakkan system khilafah islamiyah.Gerakan dawah yang di usung HT melalui gerakan tarbawiyahnya  pada era Soeharto nyaris senyap dari atribut kekerasan dan turun ke jalan. Dengan mengusung konsep khilafah sebagai misi utamanya HT terus bergerak menggarap masa dan kelas menengah di Indonesia. Hingga kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya muncul pasca kejatuhan rezim Orde Baru.

Gerakan dakwah HTI semakin massif dan menemukan momentumnya ketika  diadakan kongres HT Internasional di Indonesia. Dimana secara terang-terangan HTI mengusulkan konsep khilafah dalam system politik di Indonesia. HTI berhasil memanfaatkan euforia reformasi dengan memanfaatkan kebebasan dan demokrasi untuk mengembangkan dan menawarkan konsep khilafah-nya  kepada masyarakat Indonesia. Hal ini juga yang menjadi salah satu dasar pemerintah berencana membubarkan HTI. Karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara. Negara berpegang kepada kepentingan nasional untuk menjaga keutuhan bangsa dan Pancasila sebagai ideologi serta UUD 1945.

Yang menarik adalah rencana pembubaran pemerintah tersebut akan dilakukan melalui jalur pengadilan. Ini menunjukkan pemerintah bertindak fair terhadap HTI. Sebab di pengadilam HTI bisa melakukan pembelaan terhadap ideologi khilafah­-nya. Artinya pertarungan nanti di pengadilan adalah pertarungan pembuktian Pancasila sebagai ideologi komprehensif bagi bangsa Indonesia versus ideologi khilafah  jilid II pasca diskursus ideologi dalam sidang BPUPKI.  Tulisan ini mencoba mengurai kembali posisi Pancasila sebagai ideologi Negara dan konteksnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pertarungan Ideologi Pancasila VS HTI
Pro kontra atas rencana pemerintah membubarkan HTI telah terjadi. Media sosial, menjadi ajang pertarungan pertama dalam mempertahankan argumentasi dan kontestasi serta mencari pendukung dari kedua belah pihak.  Pembela dari satu kelompok berusaha mempengaruhi opini publik melalui media sosial, dengan berbagai tulisan atau cuitan terkait isu HTI.  Kemajuan teknologi betul-betul dimanfaatkan oleh pembela dari masing-masing kubu untuk melakukan penetrasi opini yang bisa memberikan pengaruh terhadap isu ini.

Seperti dijelaskan di atas, gugatan pemerintah atas permohonan pembubaran HTI akan menjadikan diskursus ideologi di abad 21. Diskursus ideologis jilid II pasca sidang BPUPKI. Pancasila sebagai ideologi Negara akan diuji oleh ideologi HTI yang mengusung khilafah. Dapatkah argumentasi HTI yang mengusung khilafah diterima  dalam ideologi Pancasila yang sudah dianggap ideologi komprehensif? Atau ideologi yang menjadi rujukan atau anutan bagi semua pihak dalam konteks bernegara, berbangsa dan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan tersebut mungkin bisa jadi akan terjawab dalam sidang-sidang panjang Pemerintah vs HTI di pengadilan.

Pada umumnya Ideologi erat kaitannya dengan politik. Ideologi ini kemudian diperjuangkan dan dianut oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan mencapai cita-cita yang menjadi nilai inti ideologi mereka untuk membina kekuatan bersama dalam suatu organisasi atau partai politik. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini memiliki keyakinan akan ideologi kelompok yang diperjuangkannya. Karena dianggap kebenaran dan nilai keyakinan mereka.

Jika ideologi Negara hanya berfungsi sebagai payung tanpa memiliki akar yang kuat (tidak mengakar) dalam perikehidupan bangsa itu sendiri, maka ideologi kelompok tertentu akan melakukan perjuangan secara latent diantara ideologi Negara tersebut. Inilah yang terjadi terhadap ideologi khilafah yang diusung HTI.

Dari sisi filosofis, Pancasila menurut Harjoko Sangganagara, secara material memuat nilai-nilai dasar manusiawi yaitu nilai yang pada dasarnya dimiliki oleh semua manusia sesuai kodratnya. Harjoko menjelaskan bahwa Pancasila merupakan suatu  bonum honestum yaitu nilai yang patut dikejar dan dihormati karena dirinya sendiri, bukan yang sekedar bonum utile  atau nilai kegunaan atau juga bukan sekedar bonum delectable  atau nilai yang menyenangkan keinginan dan dapat dinikmati. Sebagai bonum honestum Pancasila merupakan suatu nilai moral yang bersifat total, tidak seperti nilai-nilai yang bersifat particular. Nilai moral menyampaikan suatu tuntutan kepada person sebagai totalitas, maka wajib diberi prioritas di atas semua nilai particular.Tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan nilai moral tersebut dapat disebut bernilai (Harjoko:tt).

Azyumardi Azra menyebut Pancasila sebagai supra identity yaitu bentuk esensi dan prinsip dasar jati diri negara-bangsa Indonesia yang mengatasi tidak hanya identitas lokal, etnis dan daerah, tetapi juga mengatasi identitas global(Azyumadi:2011). Pemikiran Azyumardi ini sejalan dengan pemikiran H.A.R. Tilaar yang menyebutkan Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia (Tilaar:2007).

Lebih jauh Azyumardi menjelaskan, kesakralan Pancasila sebagai idologi tersebut ternyata mengalami desakralisasi dan deideologisasi pasca kejatuhan rezim Orde Baru dan munculnya orde reformasi. Dimana pada masa reformasi, menurut Azra negara mengalami decentering of authority yaitu pemencaran otoritas yang sebelumnya terpusat pada eksekutif, sistem demokrasi di era reformasi memberikan otoritsa lebih besar kepada legislative, parpol dan civil society dan pada saat yang bersamaan terjadi distribusi kekuasaan melalui sistem desentralisasi dan otonomisasi.

Desakraslisasi dan deideologisasi Pancasila dimulai manakala Presiden B.J. Habibie dalam interregnum-nya, tidak hanya menerapkan demokrasi multi partai, B.J. Habibie juga menghapus kewajiban asas tunggal Pancasila dan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Di awal era Reformasi, Pancasila seolah tidak relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara; bahkan para pejabat publik pada awal reformasi enggan berbicara tentang Pancasila. Apa yang oleh penulis disebut mengalami “Orde Baru Fobia”, segala yang berbai Orde Baru dianggap tidak tabu.

Melihat hal ini, Azyumardi dalam retropeksinya terkait Pancasila, menawarkan rejuvenasi Pancasila yaitu, menjadikan Pancasila sebagai faktor integrative dan salah satu fundamen jati diri atau identitas nasional negar-bangsa Indonesia. Pancasila sebagai faktor utama pemersatu bangsa Indonesia yang oleh Sri Edi Swasono Pancasila dianggap sebagai common denominator atau penyebut yang sama untuk bangsa Indonesia yang multi etnis, multi budaya dan multi agama (Sri Edi S:2016). Tidak ada satu pun alat ideologi yang bisa menyatukan bangsa yang multi etnis ini selain dengan Pancasila.

Klaim terkait sakralitas Pancasila tersebut mendapat tantangan dalam ideologi yang diusung HTI. Dengan konsep khilafahnya HTI melihat sejak kemerdekaan hingga lebih dari enam dekade, sekulerisme mengatur Indonesia, terlepas dari siapa pun yang berkuasa. Tidak diterapkannya sistem Islam telah nyata membawa negara ini dalam keterpurukan. Rakyat Indonesia terus menerus hidup dalam berbagai krisis yang tidak berkesudahan. Lebih lanjut HTI dalam manifestonya menyebutkan bahwa hanya dengan melaksanakan sistem Islam secara kaffah, umat Islam dan manusia secara keseluruhan akan kembali dapat menikmati kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera dalam naungan ridha Allah SWT (Manifesto HTI:2009).  Klaim argumentasi tersebut akan menjadi salah satu argument penguji terhadap sakralitas Pancasila dan juga diuji oleh Pancasila dalam sidang di pengadilan nanti.

Adanya dukungan terhadap HTI merupakan refleksi dari kegagalan bangsa dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi Negara. Pancasila adalah ideologi bangsa yang digali dari budaya dan sejarah panjang bangsa ini. Pancasila seharusnya menjadi identitas bangsa Indonesia yang memiliki masyarakat yang Bhinneka.

Dalam konteks pertarungan ideologi di abad 21 ini perlu dibangun framing baru Pancasila sebagai ideologi. Framing baru yang dimaksud adalah setara dengan teorisasi Pancasila dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Namun dalam framing lebih operasional dan diturunkan dari teorisasiss yang telah dihasil. Sebagai contoh bagaimana Pancasila dimaknai dalam konteks kehidupan generasi muda saat ini yang sangat terpengaruh oleh teknologi informasi.

Kemandirian sebagai bangsa dengan menguatkan Ideologi Pancasila adalah martabat bangsa serta melaksanakannya secara murni dan konsekuen adalah menjadi martabat bangsa. Sebab jika menilik kehidupan generasi muda saat ini, mereka sudah tercabut dari akar budaya Pancasila dan lebih familiar dengan budaya global. Inilah pentingnya framing untuk kalangan generasi muda saat ini.

Framing Pancasila juga berarti bagaimana Pancasila diterjemahkan ke dalam sebuah system sosio-cutural yang menjadi added value, untuk melawan globalisasi yang berwatak individulis, liberal dan kapitalistik. Mengartikulasikan sila-sila dalam Pancasila ke dalam perikehidupan dan mental masyarakat. Karena itu dibutuhkan strategi budaya untuk mengimplementasikan Pancasila dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dan salah satunya melalui strategi penguatan wawasan ke-Indonesiaan baik secara geografis, sosial dan budaya.

Penegasan Keindonesiaan
Indonesia adalah milik kita. Indonesia adalah tanah air kita. Indonesia adalah tanah tumpah darah kita. Indonesia adalah kebanggaan kita. Penduduk Indonesia adalah saudara kita. Indonesia adalah satu dalam keanekaragaman budaya, suku, bahasa, dan agama, serta mendiami ribuan pulaunya dengan laut yang menyatukannya. Semua satu berada di bawah bender Merah Putih.

Indonesia bukan Arab, Indonesia bukan Barat. Indonesia juga bukan kapitalis, bukan liberalis, bukan komunis atau sosialis apalagi teroris. Indonesia adalah kerakyatan, Indonesia adalah kebersamaan, dan gotong royong. Kedaulatan Rakyat adalah utama di atas kepentingan kapitalis. Indonesia tidak untuk di jual. Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang didalamnya berhak semua agama dan kepercayaan hidup dan berkembang. Tidak dimonopoli interpretasi kebenaran atas nama agama yang diakui Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan yang berprikemanusiaan yang beradab, yang menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Ketuhanan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyaratan perwakilan. Ketuhanan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia adalah Kemanasiaan Yang Adil dan Beradab yang memberikan rasa keadilan dan keadaban kepada seluruh orang yang hidup di atasnya (kemanusiaan-humanisme). Kemanusiaan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang mengukuhkan persatuan Indonesia. Kemanusiaan yang didasari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemanusiaan yang berdasar untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia adalah Persatuan Indonesia yang merasa sebangsa setanah air. Bukan hanya se-umat, se-agama, se-suku atau se-daerah. Persatuan yang didasari Ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan untuk mewujudkan kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Persatuan yang didasari oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Persatuan yang menjiwai perwujudan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia adalah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak-hak individu atau kelompok dengan tetap bertanggungjawab serta mengedepankan permusyawaratan yang, berketuhanan, berkeadaban, persatuan, berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Indonesia adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Janji mensejahterakan rakyat Indonesia yang didasari Ketuhanan Yang Maha Esa. Janji mewujudkan keadilan sosial yang didasari oleh kemanusiaan dan keadaban. Janji  keadilan sosial yang memperkuat persatuan Indonesia. Janji keadilan sosial yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wallahu a’lam bi al shawab ***

Drs. H. Ahmad Sholeh Dimyathi, MF., MM. (biasa dipanggil Pak Kyai) lahir di Pati, Jawa Tengah, 17 Oktober 1954. Prestasi yang berhasil dicapainya meliputi pemenang utama Lomba Kreativitas Guru (LKG) tingkat nasional tahun 1997, guru teladan tingkat Jakarta Timur tahun 2000, pemenang II Lomba Kreativitas Guru (LKG) tingkat nasional tahun 2001 dan 2002, guru berprestasi dan berdedikasi luar bisa tingkat nasional tahun 2005, kepala sekolah berprestasi nasional tahun 2006, dan pengawas berprestasi terbaik 2 tingkat DKI Jakarta tahun 2014. Dalam kepangkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) berhasil meraih pangkat pembina utama dengan golongan IV E. Pangkat dan golongan ini bagi PNS yang berkarir dari seorang guru, merupakan prestasi yang sulit dicapai. Pada tahun 2004 ia meraih Satya Lencana Pendidikan Guru Berprestasi dan Berdedikasi dari Menteri Pendidikan Nasional. Saat ini menjadi Dewan Pembina Pengurus Pusat Agupena (Asosiasi Guru Penulis Indonesia).

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Opini

Mana Pahlawanku?

Hari Pahlawan 2017 telah berlalu (10/11). Pada hari itu seluruh rakyat Indonesia,
Go to Top