USDEK: Jembatan Nasionalisme

Rubrik Opini Oleh

Intermezo Sekali lagi Manipol USDEK

Manifesto Politik USDEK atau Manipol USDEK adalah gagasan Presiden Ir. Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. USDEK sendiri disebut sebagai intisari dari manifesto-manifesto politik Presiden Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Ir. Soekarno menyampaikan pidato politiknya yang diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato yang juga disebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas dikeluarkanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan juga kebijakan politik yang mencanangkan sistim Demokrasi Terpimpin.

Pada September 1959 Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam sidangnya mengusulkan kepada pemerintah agar pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan dinamakan “Manifesto Politik Republik Indonesia). Usulan DPAS disambut baik oleh Presiden Soekarno dan pada sidangnya tahun 1960 MPRS melalui Ketetapan MPRS No.1/MPRS/1960 menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dalam siding MPRS pada 17 Agustus 1960 tersebut Presiden Soekarno kembali membacakan pidato politiknya yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita”. Bersamaan dengan pidato “Jalannya Revolusi Kita” dan pidato Bung Karno di depan Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali” (To Build the Word a New) juga ditetapkan sebagai Pedoman-pedoman Manifesto Politik”.

Pada Pidato pembukaan Kongres Pemuda di Bandung pada Februari 1960, Presiden Soekarno menyatakan bahwa intisari Manifesto Politik Republik Indonesia ada lima. Kelima intisari ini disebut dengan Manifesto Politik USDEK atau Manipol USDEK. USDEK adalah akronim dari, (U) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), (S) Sosialisme Indonesia, (D) Demokrasi Terpimpin, (E) Ekonomi Terpimpin dan (K) Kepribadian Indonesia. Oleh Presiden Soekarno kelima intisari ini dijadikan sebagai haluan Negara Republik Indonesia.

Langkah politik Presiden Soekarno dengan gagasan Manipol USDEK wajib diamankan dan dijalankan, untuk itu lewat Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1959 dibentuk Front Nasional. Fron Nasional dibentuk dengan tiga tujuan yakni Pertama, menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, Kedua, Melaksanakan pembangunan semesta nasional dan Ketiga, mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia. Dalam perjalanannya Front Nasional banyak dipengaruhui oleh gerakan PKI yang mengakibatkan perubahan gerakan politiknya.

Ulasan singkat ini dapat dilihat bahwa narasi besar pemikiran Presiden Soekarno tentang cita-cita revolusi Indonesia adalah Negara dan Bangsa Indonesia yang menjadikan UUD 1945 sebagai dasar bernegara, mewujudkan masyarakat sosialisme Indonesia, mewujudkan Demokrasi yang terpimpin, dan juga sistim ekonomi yang terpimpin menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Keseluruhnya adalah kepribadian Indonesia. Sebagaimana ungkapan Presiden Soekarno bahwa kemerdekaan adalah “jebatan emas”, kemerdekaan bukan tujuan tetapi “jembatan emas” yang akan menghantarkan kita (baca : bangsa Indonesia) ke seberang yakni tujuan dari kemerdekaan itu senidiri.

Maluku Tenggara-Kota Tual ada Jembatan USDEK
Cita-cita Presiden Soekarno untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia juga menjadi bagian integral dari manifesto politik USDEK. Sebagaimana tujuan dari pembentukan Front Nasional yang telah disebutkan di atas point ketiga yakni, mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia. Ikhtiar untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI diperjuangkan sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Salah satu keputusan (KMB) akhir tahun 1950 Belanda harus mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia.

Setahun berlangsung Belanda tidak menunjukan itikad baik kembalikan Irian Barat. Upaya diplomasi lewat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sampai dengan Desember 1957 Sidang Umum PBB mengangkat isu Irian Barat. Pemungutan suara dilakukan hasilnya jumlah dukungan terhadap Indonesia tidak mencapai 2/3 suara. Ikhtiar ini pun menemui jalan buntut. Upaya berikut dilakukan melalui jalur politik pada HUT RI ke-11 tanggal 17 Agustus 1956 Pemerintah RI membentuk Pemerintahan Sementara Irian Barat. Pemerintahan Sementara Irian Barat ini meliputi Irian Barat yang diduduki Belanda dan ditambah Tidore, Oba, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Pelantikan Pemerintahan Sementara Irian Barat dilakukan pada 23 September 1956.

Ikhtiar belum juga membuahkan hasil Irian Barat untuk kembali ke RI. Pada 17 Agustus 1960 Pemerintah Republik Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Perjuangan mengembalikan Irian Barat selanjutnya dilakukan dengan cara militer atau konfrontasi. Pada tanggal 19 Desember 1961 melalui rapat umum di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang berisi, Pertama, gagalkan pembentukan Negara Papua, Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat dan Ketiga, bersiaplah untuk mobilasasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air.

Presiden Soekarno sangat serius menyatukan RI, pada bulan Agustus 1958, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Tual-Maluku Tenggara untuk membakar semangat pembebasan Irian Barat. Presiden Soekarno disambut sepanjang jalan Langgur sampai ke Pusat Kota Tual oleh masyarakat Maluku Tenggara dengan jiwa nasionalisme orang Maluku Tenggara. Presiden Soekarno dengan semangat membara berpidato di Lapangan Lodar El dalam pidatonya Presiden Soekarna mengatakan “Irian Barat adalah Indonesia dan Tual adalah saudara kandungnya Irian Barat. Karena itu melalui Tual, Irian Barat mudah direbut masuk dalam pengkuan republik Indonesia”. Pidato itu disambut teriakan Merdekaaaaa oleh Masyarakat Maluku Tenggara yang memadati lapangan Lodar El.

Pada kunjungan ini juga saat melintasi jembatan penghubung daerah Watdek (Kabupaten Maluku Tenggara) dan Kiom Bawah (Kota Tual) Presiden Soekarno memberi nama jembatan yang sebelumnya bernama Lousenberg (diambil dari nama selat pemisah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sekarang) dengan nama “Jembatan USDEK”. Nama jembatan USDEK tentunya diambil dari akronim Manifesto Politik yang dicanangkan Presiden Soekrano saat itu.

Setelah kunjungan Presiden Soekarno ke Maluku Tenggara dengan menetapkan Maluku Tenggara sebagai basis kekuatan Republik Indonesia bagian timur dalam pembebasan Irian Barat beberapa langkah strategis pun ditempuh. Bandara udara Letvuan, Kei Kecil Timur digunakan sebagai basis militer angkatan udara dan pelabuhan Tual sebagai basis kekuatan angkatan laut. Pada 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam pertempuran tersebut antara MTB ALRI melawan kapal perusak dan fregat Belanda, gugur Deputy Kasal Komodar (Laksamana Pertama) Yos Sudarso. Melalui Maluku Tenggara strategis perang yang paling dramatis dilakukan oleh Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yakni infiltrasi pasukan ke wilayah musuh.

Setelah sukses melakukan infiltrasi menyusul juga Operasi Jayawijaya, Operasi ini di bagi atas Operasi Jayawijaya I untuk merebut keunggulan di udara dan di laut, Oprerasi Jayawijaya II bertujuan merebut Biak, Operasi Jayawijaya III bertujuan merebut Jayapura dari laut dan Operasi Jayawijaya IV bertujuan merebut Jayapura dari udara. Dalam kondisi yang sudah terkepung Belanda pun bersedia melakukan perundingan, maka di capai perjanjian New York. Operasi terakhir adalah Operasi Wisnumurti yakni Operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia pada 1 Mei 1963. Dan tugas Komando Mandala dalam perebutan Irian Barat dinyatakan selesai dan dibubarkan pada hari itu juga 1 Mei 1963.

Jambatan USDEK Jembatan Nasionalisme
Ada banyak jembatan sebagai penghubung dua Negara, sebuah jembatan 9,7 meter menjadi penghubung sekaligus pembatas antara Amerika Serikat dan Kanada di Zavikon Island. Jembatan lain yang menghubungkan dua Negara adalah The Oresund Bridge, jembatan dengan arsitektur spektakuler ini menghubungkan Denmark dan Swedia. Jembatan Bosphorus di Turki walaupun bukan penghubung dua Negara jembatan ini menghubungkan Turki Asia dan Turki Eropa atau menghubungkan Benua Eropa dan Benua Asia.

Jembatan dalam posisi demikian tentu bukan hanya sebagai alat penyebrangan dari satu wilayah ke wilayah lainnya tetapi lebih dari itu adalah penghubung dua wilayah territorial. Jembatan pada posisi demikian adalah ruang ekspresi nasionalisme dua Negara. Jembatan USDEK yang kini menghubungkan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual lebih dari sekedar jembatan biasa. Jembatan USDEK adalah jembatan nasionalisme. Jembatan yang mengukuhkan semangat patriotisme anak bangsa untuk menghubungkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang masih di jajah.

Sebagaimana ungkapan Presiden Soekarno bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas menuju cita-cita kita berbangsa, maka jembatan USDEK adalah bukti sejarah ketika teriakan MERDEKAAA dari bumi Maluku Tenggara di tahun 1958 maka tidak ada tawaran lain selain Irian Barat harus kembali kepangkuan Ibu Pertiwi, Republik Indonesia. Sejatinya jembatan USDEK adalah jembatan nasionalisme yang menyatukan NKRI.

Sebuah ungkapan bijak, ”Nasionalisme adalah milik berharga yang memberi kepada suatu Negara tenaga untuk mengejar kemajuan dan memberi kepada suatu bangsa tenaga untuk mempertahankan hidupnya” Dr. Sun Yat Sen. Presiden Soekarno, Proklamator Bangsa ini mengingatkan kita, JAS MERAH ; Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah. Hari ini 17 Agustus 2017 Ayah, Bundo Dona dan Shakila Cendikian merayakan Dirgahayu 72 Tahun Republik Indonesia di Maluku Tenggara. Merdekaaaa!!!

Abdul Malik Raharusun
Gurus Sejarah SMA Negeri 2 Kei Kecil, Provinsi Maluku
Wakil Sekretaris DPP AGUPENA
Sekretaris Eksekutif PN. MASIKA-ICMI

Daftar Bacaan:

Ir. Soekarno. Dibawah Bendera Revolusi. 1965

Tim Peneliti Universitas Hasanudin dan Pemda Kota Tual, Sejarah Kota Tual,Makassar : Pemda Kota Tual dan Pustaka Pena Makassar, 2012

Raharusun, Abdul Malik. Sumber Belajar Sejarah Lokal Maluku Tenggara untuk SMA. Yogyakarta. Deepublish. 2015

Tags:

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Opini

Mana Pahlawanku?

Hari Pahlawan 2017 telah berlalu (10/11). Pada hari itu seluruh rakyat Indonesia,
Go to Top