MENJADI GURU PROFESIONAL MELALUI SERTIFIKASI

Rubrik Pendidikan Oleh

(Catatan Kritis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Pola PLPG  2017)

Oleh: Salamuddin Uwar
(Guru SMP Negeri 7 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Bidang Internal AGUPENA Maluku)

Pada tahun ini, para guru yang dinyatakan lulus sebagai peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola PLPG disibukan oleh aktivitas pembekalan awal sebelum mengikuti kegiatan Diklat PLPG. Pelaksanaan sertifikasi guru tahun ini melalui dua tahap, yakni ON dan IN. ON adalah proses pembekalan materi secara Daring selama dua bulan, sementara IN adalah kegiatan tatap muka dengan durasi waktu 100 Jam Pelajaran yang meliputi Laporan Hasil Pembekalan, Pedalaman Materi, Workshop, Peer Teaching, dan Ujian Akhir PLPG (UTN). Sebelum mengikuti kegiatan tatap muka (IN) peserta sertifikasi guru diwajibkan untuk mengikuti kegiatan prakondisi (ON) selama dua bulan. Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta sertifikasi guru selama mengikuti tahap prakondisi dimaksud, di antaranya adalah: Pertama, Peserta wajib membelajari sumber belajar yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang meliputi dua kompetensi, yakni Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional. Kedua, setiap peserta wajib membuat laporan kemajuan kepada Instruktur pendamping sebanyak empat kali dengan format laporan yang telah ditentukan. Ketiga, pengiriman laporan kemajuan belajar wajib dilakukan secara Daring (Online) melalui laman ksg.kemdikbud.go.id. Keempat, peserta wajib membuat laporan hasil pembekalan materi sebagai laporan akhir sesuai format yang telah ditentukan dan diserahkan pada saat registrasi di lokasi PLPG.

Pelaksanaan sertifikasi guru dengan pola tersebut mungkin bagi sebagaian kalangan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan memiliki dampak yang posistif bagi peningkatan mutu pendidikan serta profesionalisme guru. Namun bagi sebagaian kalangan, hal tersebut justru menimbulkan polemik akibat proses pelaksanaan yang cenderung menguras waktu, tenaga,  dan pikiran. Belum lagi, proses ini dianggap tidak adil mengingat pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun-tahun sebelumya tidak dilaksanakan dengan pola semacam ini. Menurut penulis, kedua pandangan tersebut sepenuhnya benar dan tidak bisa disalahkan, mengingat bahwa proses sertifikasi guru adalah salah satu bentuk upaya mewujudkan profesionalisme guru dibidangnya. Selaian itu proses tersebut dianggap memiliki dampak yang cukup kuat terhadap peningkatan mutu penddikan. Akan tetapi di sisi lain, proses tersebut dianggap tidak berdaya guna karena pada kenyataannnya banyak guru yang tidak berhasil menjadi guru profesional dibidangnya setelah mengikuti rangkaian kegiatan Diklat dimaksud.

Terlepas dari kedua pandangan tersebut,Penulis mencoba melihatnya dalam perspektif lain sebagai seorang guru. Bahwa program sertifikasi guru adalah amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Guru. Lebih jauh tentang teknis pelaksanaanya,sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun ini dijabarkan dalam Permendikbud Nomor 29 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru Yang Diangkat Sebelum Tahun 2016. Dan ketika program tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, maka menjadi keharusan bagi penyelenggara negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan program tersebut dengan pola yang telah ditentukan.

Prakondisi yang Menguras Kondisi
Proses pelaksanaan program sertfikasi guru dalam jabatan telah berlangsung sejak tahun 2007 hingga saat ini dengan berbagai macam pola diantaranya melalaui Portofolio, PLPG, dan PPG.Dari tahun ke tahun pola ini selalu mengalami perubahan dan perbaikan, baik dari sisi format pelaksanaan kegiatan hingga waktu pelaksanaan kegiatan. Dan menariknya sejak tahun 2016 pola sertifikasi guru (PLPG) tidak lagi dilaksanakan denga format sebelumnya yang terkesan gampang dan instan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2016 dan 2017 melalui dua tahap, yakni: Tahap Prakondisi (ON) dan Tatap Muka (IN). Berdasarkan pengalaman penulis, kedua tahap ini benar-benar menguras tenaga, pikiran dan waktu para guru, terutama pada tahap prakondisi. Betapa tidak, hampir semua aktifas terhambat danberjalan dengan tidak normal terutama aktifas belajar mengajar di sekolah, mulai dari pembuatan perangkat pembelajaran hingga tingkat kehadiran di kelas, belum lagi urusan pribadi dan keluarga yang harus perlu mendapatkan perhatian dan penangganan sesegara mungkin. Keluhan yang sama datang dari rekan-rekan peserta sertifikasi yang lain, melalui media sosial, mereka mengungkapkan keluh kesahnya tentang pola pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun ini. Kondisi ini sudah barang tentu menjadi pertanda bahwa pelaksanaan sertifikasi guru dengan pola semacam ini hanya akan melahirkan problem baru yang berdampak terhadap pelayanan pendidikan di sekolah.

Pendeknya prakondisi hanya melahirkan kondisi yang tidak nyaman bagi guru, mengingat tugas utama guru sebagai pendidik terkadang terabaikan akibat fokus terhadap tugas yang dibebankan kepadanya sebagai peserta sertifikasi guru dalam jabatan. Pada akhirnya, untuk menjadi guru profesional terkadang guru harus mengabaikan tugas utamanya sebagai seorang pendidik, padahal untuk menjadi guru profesional seorang pendidik harus tunduk dan patuh pada tugas utamanya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Bukan sebaliknya, mengabaikan tugas utama demi menjadi seorang guru profesional.

Menghadapi Angka 80 dan 24
Setelah mengikuti tahapan prakondisi kurang lebih selama dua bulan, maka peserta sertifikasi guru dalam jabatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Guru (PLPG) dengan cara tatap muka selama 100 jam pelajaran. Selama pelaksanaan tatap muka, para guru terlibat dalam beberapa rangkaian kegiatan yang telah ditentukan, seperti;Penyampaian laporan hasil pembekalan, pedalaman materi, workshop, peer teaching, dan ujian akhir PLPG (UTN). Yang menarik adalah,setelah mengikuti semua tahapan dan rangkain kegiatan PLPG, maka setiap guru diwajibkan untuk mengikuti Ujian Tulis Nasional. Namun bagi peserta yang telah memenuhi standar nilai yang telah ditentukan, maka ia berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik tanpa harus mengikuti ujian tulis nasional dimaksud. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik, maka para guru harus mendapatkan nilai sesuai dengan standar nilai kelulusan yang telah ditentukan, yakni mencapai angka 80 pada waktu mengikuti UKG tahun 2015. Dan bagi peserta yang nilai UKG nya di bawa angka 80 pada waktu UKG 2015, maka mereka diharuskan untuk mengikuti ujian tulis nasional agar mendapatkan sertifikat pendidik. Dan apabila pada waktu UTN guru yang bersangkutan tidak memenuhi standar nilai yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk kembali mengikuti UTN sebanyak empat kali dalam dua tahun.

Setelah selesai mengikuti Diklat PLPG dan mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional dibidangnya, tidak serta merta seorang guru berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pendidik profesional. Namun ia kembali diwajibkan untuk memenuhi beban mengajar di sekolahnya sebanyak 24 JP/Minggu. Bagi sebagian guru, beban mengajar ini benar-benar menjadi beban hidup bagi dirinya. Betapa tidak, ada diantara mereka rela mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain demi memenuhi beban mengajar 24 JP tersebut. Akibatnya, banyak guru yang kembali menjadi tidak profesional karena mengejar target beban mengajar tersebut.Dan pada akhirnya, tujuan pemberian sertifikasi pada guru dalam jabatannya berjalan tidak sesuai dengan harapan karena proses untuk menjadi guru profesional terkendala oleh berbagai persyaratan yang menghadang untuk menjadi seorang profesional.

Guru Harus Sejahtera!
Salah satu isu yang selama ini sering menjadi tuntutan guru adalah tentang kesejahteraanya. Isu ini tentu saja berangkat dari kondisi guru yang belum sejahtera, namun dibebani dengan pekerjaan yang berat. Ungkapan bahwa guru adalah pahlwan tanpa tanda jasa, tampaknya berubah menjadi guru adalah pahlawan tanpa apa-apa. Salah satu indikator tinggi-rendahnya mutu pendidikan suatu negara dapat dilihat melalui tingkat kesejahteraan gurunya. Semakin sejahtera gurunya, maka semakin baik pula mutu pendidikannya, sebaliknya jika tingkat kesejahteraan guru semakin rendah, maka semakin rendah pula tingkat pendidikan suatu negara. Di Indonesia sendiri, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terutama pada pasal 14 – 19 menjelaskan tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang guru, salah satunya tentang tunjangan profesi. Namun berbagai hak dan tunjangan tersebut tidak dengan mudah didapat begitu saja seperti tunjangan remunerasi bagi TNI/Polri dan Instansi vertikal lainnya. Para guru harus berjibaku dengan waktu untuk mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain, belum lagi mereka harus melakoni pekerjaan tambahan sebagai administrator dan berbagai tugas tambahan lainnya yang membebani.

Menurut hemat penulis, pemenuhan kesejahteraan guru tidak harus dengan berbagai macam syarat yang “membunuh” kreatifitas guru dan tanggungjawab utamanya. Menjadi guru profesional adalah tuntutan profesi, akan tetapi tidak mesti mengorbankan banyak hal untuk menjadi profesional.Dan pada akhirnya penulis berharap bahwa kesejahteraan guru harus menjadi salah satu perioritas utama oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan bangsa dengan tidak membebani guru dengan berbagai macam regulasi yang pada akhirnya “membunuh” profesionalisme guru. Semoga! ***

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Pendidikan

PAHLAWAN ZAMAN NOW

Oleh Fortin Sri Haryani Pahlawan diartikan sebagai seorang yang telah berjasa, memberikan

PKN DAN NILAI MORAL

Oleh: Salamuddin Uwar (Guru SMP Negeri 7 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara,
Go to Top