PELAJARAN PKN ITU TIDAK GAMPANG!

Rubrik Pendidikan Oleh

Oleh: Salamuddin Uwar
(Guru SMP Negeri 7 Kei Kecil, Ketua Bidang Internal AGUPENA Maluku)

Dalam pandangan beberapa kalangan, mata pelajaran Penidikan Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan selalu dianggap sebagai mata pelajaran gampangan dan tidak berkelas, ketimbang mata pelajaran lain seperti Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Bahkan anggapan demikian datang pula dari sebagian guru dan siswa di sekolah. Tentu saja, anggapan sebagian kalangan tersebut sepenuhnya tidak bisa disalahkan, mengingat masa lalu mata pelajaran ini, ketika rezim Orde Baru masih berkuasa dulu. Secara historis, sejak tahun 1957 pada masa Orde Lama, mata pelajaran ini telah diperkenalkan dengan nama Kewarganegaraan, kemudian pada tahun 1962 mata pelajaran Kewarganegaraan diganti namanya menjadi Civics. Dan ketika rezim Orde Lama tumbang, dan digantikan oleh rezim Orde Baru, maka terjadi perubahan pula terhadap mata pelajaran ini. Perubahan tersebut terjadi pada tahun 1968 dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara. Berikutnya lagi, pada tahun 1975 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara kembali dirubah namanya menjadi Mata Pelajaran Pendidikan Moral Pancasil (PMP). Dan pada tahun 1994 kembali lagi terjadi pergantian nama pada mata pelajaran ini, dari Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Setelah bergulirnya Reformasi pada tahun 1998 yang menumbangkan rezim kekuasaan Orde Baru, maka berbagai tuntunan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara pun ikut digulirkan, termasuk dunia pendidikan. Salah satunya adalah tuntutan perubahan atas kurikulum 1994, termasuk di dalamnya adalah perubahan terhadap nama maupun isi materi PPKn. Dan tepat pada tahun 2004, PPKn berubah nama menjadi Kewarganegaraan. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006 Kewarganegaraan kembali diganti dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dan masih di era reformasi, yakni pada tahun 2013 Pendidikan Kewarganegaraan kembali diganti namanya menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Walaupun sering terjadi perubahan pada mata pelajaran ini, baik dari sisi nama maupun materinya, Pendidikn Kewarganegaraan masih tetap eksis sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarankan pada setiap jenjang pendidikan formal hingga kini. Bahkan, mata pelajaran PKn pernah menuai masa kejayaan ketika Orde Baru berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Dan selama itu pula, PKn menjadi mata pelajaran yang dihormati sekaligus ditakuti kala itu. Mata pelajaran ini pula yang menjadi penentu masa depan siswa. Bayangkan saja, jika pada zaman Orde Baru. anda tidak mendapat nilai yang bagus pada mata pelajaran PKn, maka anda dijamin tidak akan naik kelas atau lulus ujian. Bahkan, baik buruknya moral anda diukur dengan mata pelajaran ini. Kala itu, jika anda adalah seorang siswa yang nakal dan tidak tahu sopan santun, maka sudah pasti dengan mudah ditebak, berapa nilai mata pelajaran PKn yang tertera di buku raport anda. Hebat kan mata pelajaran PKn waktu itu?

Namun sejak era reformasi yang dimotori oleh para mahasiswa pada tahun 1998 silam. Mata pelajaran PKn pun ikut direformasi, baik dari sisi muatan materi maupun namanya. Sebelum reformasi, mata pelajaran ini berisi materi yang gampang diingat dan mudah dihafal oleh siswa. Sebut saja materi tentang; Hormat Menghormati, Tolong Menolong, Toleransi, Gotong Royong, Persamaan Derajat, Cinta Tanah Air, Pertahanan Keamanan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dan materi lainnya. Karena materi yang demikian, para kaum reformis menganggap bahwa materi-materi tersebut hanya sebagai alat doktrin rezim Orde Baru untuk tetap mempertahankan kekuasaannya ketika itu, serta tidak mencerminkan nilai-nilai reformasi, sehingga dipandang perlu untuk dihilangkan. Dan tepat pada tahun 2004 mata pelajaran ini pun diganti namanya menjadi Kewarganegaraan termasuk muatan materinya. Bahkan materi-materinya mencerminkan tuntutan reformasi kala itu, seperti; Hak Asasi Manusia, Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, Demokrasi, Konstitusi, Otonomi Daerah, Budaya Politik, Globalisasi, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan, sehingga mata pelajaran ini pun nampak sangat reformis. Selain itu juga, superioritas mata pelajaran ini pun perlahan tumbang, sejalan dengan tumbangnya rezim Orde Baru. Bahkan, mata pelajaran ini tidak lagi menjadi alat ukur kecerdasan dan moralitas para siswa. Mata pelajaran ini tidak lagi masuk sebagai mata pelajaran Ujian Nasional dan hanya memiliki durasi dua jam pelajaran di sekolah dalam satu minggu, jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, dan Matematika. Namun anehnya, ketika siswa tidak memiliki moral yang baik alias bejat! Maka yang disalahkan adalah mata pelajaran ini dengan gurunya. Hebatkan produk reformasi ini?
Dengan muatan materi yang susahnya minta ampun itu, pun masih di pandang sebelah mata oleh sebagian guru mata pelajaran lain. Tapi untuk para siswa yang belajar di zaman reformasi ini, terutama yang hidup di desa, Penulis berani menjamin bahwa mereka tidak memandang sebelah mata pelajaran ini. Bayangkan saja, usia mereka sekelas Sekolah Dasar sudah dipaksa untuk memikirkan betapa ribetnya negara ini dikelola. Belum lagi mereka dipaksa untuk memiliki Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge), Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills), dan Karakter Kewarganegaraan (Civic Dispositions) dengan tujuan menjadikan mereka sebagai warganegara yang baik dan cerdas (Good and Smart Citizenship). Bagaimana mungkin mereka menjadi warga Negara yang baik dan cerdas, bila materinya saja sulit untuk mereka pahami. Tapi anehnya bagi sebagian guru, mata pelajaran ini masih tetap dianggap gampang bin murahan.

Bahkan, penulis punya pengalaman pribadi ketika dalam rapat penentuan nilai di sekolah, Kepala Sekolah yang latar belakang pendidikannya adalah seorang guru Matematika dengan entengnya mengatakan bahwa nilai minimal untuk mata pelajaran PKn bagi setiap siswa adalah 70, dengan alasan bahwa setiap siswa telah memiliki pengetahuan awal tentang materi-materi yang ada pada mata pelajaran PKn. Dengan demikian, maka setiap siswa berhak mendapat nilai yang bagus dari guru mata pelajaran PKn. Tentu saja argumentasi Kepala Sekolah tersebut tidak serta merta penulis terima begitu saja. Penulis kemudian memberikan tentangan pada Kepala Sekolah dengan memberinya pertanyaan. Jika ia dengan mudah menjawab pertanyaan penulis, maka dengan senang hati penulis memberikan nilai minimal 70 bagi setiap siswa. Penulis pun bertanya padanya tentang materi yang diajarkan pada siswa kelas VII tentang pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Mendapati pertanyaan seperti itu, Kepala Sekola hanya memandang dengan tersenyum sambil meminta penulis menentukan nilai siswa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sambil tertawa, penulis kemudian mengatakan kepada Kepala Sekolah, bahwa dari zaman Indonesia merdeka hitungan 1 + 1 = 2 tidak pernah berubah hingga saat ini, sementara materi PKn selalu berubah sejak awal kemerdekaan hingga saat ini sesuai dengan perubahan ketatanegaraan kita. Hal ini menunjukan bahwa mata pelajaran PKn itu dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Dan jika pikiran kita masih terkooptasi dengan PKn pada zaman Orde Baru, maka dengan sendirinya kita yang ketinggalan karena tidak mengikuti perkembangan zaman.
Pendeknya, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik dan tujuan masing-masing, sebagaimana pula mata pelajaran PKn yang memiliki tujuan agar setiap siswa memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis, dan kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan. Selain itu juga, siswa diharapkan memiliki ketrampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab. Dan juga memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan tujuan serta materi mata pelajaran PKn seperti ini, apakah mata pelajaran PKn masih dianggap gampangan dan kacangan?? Semoga tidak!***

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Pendidikan

PAHLAWAN ZAMAN NOW

Oleh Fortin Sri Haryani Pahlawan diartikan sebagai seorang yang telah berjasa, memberikan

PKN DAN NILAI MORAL

Oleh: Salamuddin Uwar (Guru SMP Negeri 7 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara,
Go to Top