MEMBANGUN KESADARAN KEBHINEKANAN  MELALUI  PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH

Rubrik Pendidikan Oleh

Oleh: Salamuddin Uwar
(Guru SMP Negeri 7 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Bidang Internal AGUPENA Maluku)

Indonesia adalah sebuah negara majemuk yang terbentuk dari berbagai latar belakang suku, agama, etnik, budaya, bahasa, yang berbeda-beda. Kondisi keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi di dunia. Kenyataan tersebut tidak bisa terlepas dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendiri negara melalui falsafah Bhineka Tunggal Ika. Kebhinekaan kita adalah sebuah kenicayaan yang harus dihadapi oleh seluruh komponen anak bangsa, karena kebhinekaan itulah maka bangsa dan negara ini terbentuk. Indonesia tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa dan negara yang berdaulat jika perbedaan-perbedaan itu diperhadap-hadapkan antara satu dengan yang lain. Sejak awal para pendiri negara sungguh sangat sadar terhadap berbagai kenyataan sosial tersebut, sehingga mereka tidak mencoba untuk mempertentangkan apalagi memaksakan kehendak atas berbagai keberagaman yang ada. Mereka justru mengakomodir segala bentuk perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk membentuk sebuah bangsa dan negara yang bernama Indonesia.

Akan tetapi dalam perjalanan panjang bangsa ini, kondisi kehidupan sosial masyarakat mulai terusik dengan munculnya berbagai konflik sosial mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sejak tumbangnya rezim kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 berbagai konflik sosial mulai bermunculan di permukaan, seakan konflik-konflik sosial tersebut menemukan moment yang tepat untuk tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan sosial bangsa ini. Dan gilanya lagi, berbagai konflik sosial tersebut terkesan di pelihara oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah tercipta sejak lama. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, berbagai konflik sosial tersebut telah menemukan arena pertarungan yang lebih liar dan luas tanpa mengenal waktu dan tempat.  Media sosial menjadi arena tanpa batas untuk mengekspresikan ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap sesama anak bangsa. Berbagai isu dimunculkan dan dan “digoreng” hanya demi menghabisi pribadi atau kelompok lain yang tidak sejalan. Kondisi ini tentu saja tidak bisa terlepas dari kesadaran warganegara dalam menghadapi berbagai perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan-perbedaan tersebut tentu saja sebuah kenyataan yang harus dihadapi dan diterima oleh semua anak bangsa tanpa harus membenturkan berbagai perbedaan tersebut dalam kehidupan sosial.

Pentingnya Kesadaran Berbhineka
Saat ini, proses pembentukan penyadaran kebhinekaan kita menjadi sangat penting dan  mendesak mengingat kondisi kehidupan sosial bangsa ini sudah ada pada level yang sangat mengkhawatirkan. Munculnya berbagai konflik sosial yang mengatasnamakan agama, suku, ras, dan golongan, ini mengindikasikan bahwa kesadaran tentang kebhinekaan mulai pudar dan tidak lagi mendapat tempat yang layak dalam jiwa generasi penerus bangsa. Untuk itu perlu membentuk kesadaran tentang pentingnya kebhinekaan bangsa ini, sehingga generasi penerus bangsa siap menerima dan mengelola kebhinekaan menjadi sebuah kekuatan demi mewujudkan masyarkat indonesia yang majemuk dan sejahtera. Sejalan dengan itu, maka secara sederhana pola penerimaan dan upaya pengelolaan akan kebhinekaan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu inklusi dan eksklusi. Pada pola inklusi, penerimaan dan pengelolaan kebhinekaan tampak menjadi sederhana karena menerima perbedaan menjadi bagian dari nilai-nilai dasar yang dioperasionalisasikan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Sementara itu, eksklusivitas berarti membatasi diri agar pihak-pihak yang berbeda tidak masuk dalam lingkupnya. Dengan kata lain, kesamaan menjadi dasar penerimaan dan pengelolaan relasi yang eksklusif dan pada waktu yang bersamaan perbedaan menjadi dasar untuk penolakan.

Untuk mewujudkan kedua pola tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan kesadaran kebhinekaan oleh setiap individu warganegara. Kesadaran tersebut tentu saja perlu dibangun secara sistematis dan berkesinambungan melalui berbagai regulasi dan program kerja yang nyata. Secara yuridis formal upaya membangun kesadaran kebhinekaan  telah memiliki landasan yang cukup kuat melalui dua landasan kebangsaan, yakni Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini, Pancasila mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Sebagai nilai dasar yang diyakini oleh bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur tatanan kehidupan berbagsa dan bernegara termasuk di dalamnya mengatur tentang kebhinekaan kita sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Selain Pancasila, kesadaran akan kebhinnekaan tersebut, juga mewarnai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut, banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang kebhinekaan sebagai landasan konstitusional bagi pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Bagi Founding Fathers, Kebhinekaan kita adalah sebuah kodrat yang harus diterima dan dikelola dengan baik demi mewujudkan sebuah bangsa yang harmoni. Cita-cita luhur para pendiri bangsa tersebut hendaknya dijaga dan dikelola dengan baik melalui berbagai upaya termasuk melalui lembaga pendidikan sebagai sarana menumbuhkembangkan kesadaran tentang pentingnya menjaga dan merawat kebhinekaan. Melalui lembaga pendidikan diharapkan upaya penyadaran tentang pentingnya kebhinekaan berjalan secara sistematis serta berdaya guna demi mewujudkan cita-cita dan harapan para pendiri bangsa. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran untuk menumbuhkan kesadaran warganegara tentang pentingnya kebhinekaan bangsa ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Merawat Kebhinekaan Melalui PPKn
Upaya penyadaran akan kemajemukan bangsa ini perlu dibangun dan didukung oleh semua elemen anak bangsa termasuk melalui lembaga pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4 mulai butir (1) sampai dengan butir (6) menunjukkan bahwa kebhinekaan kita menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyadaran akan kebhinekaan  menjadi kewajiban sekolah sesuai dengan bunyi Pasal 4 butir (1) bahwa: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Selanjutnya dalam pasal 36 butir (3) berbunyi bahwa: Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

  1. Peningkatan iman dan takwa;
  2. Peningkatan akhlak mulia;
  3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
  4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  6. Tuntutan dunia kerja;
  7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  8. Agama;
  9. Dinamika perkembangan global; dan
  10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pembentukan kesadaran kebhinekaan dapat dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Ketentuan ini lebih jelas dan diperkuat lagi pada pasal 37 bagian penjelasan dari Undang-Undang tersebut bahwa, “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam pembentukan kesadaran kebhinekaan peserta didik menjadi warganegara yang memiliki  komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses pembentukan kesadaran kebhinekaan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejalan dengan ruang lingkup materi yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 21 tahun 2016, tentang Standar Isi, yakni sebagai berikut:

  • Pancasila, meliputi: Kandungan moral Pancasila dalam Lambang Negara, Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia, Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Esensi nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila.
  • UUD 1945, meliputi: Bentuk dan tujuan norma/kaidah dalam masyarakat, Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara, Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dinamika kasus-kasus pelanggaran HAM beserta penanganannya secara adil, Dinamika pelaksanaan pasal- pasal yang mengatur tentang keuangan negara dan kekuasaan kehakiman, Dinamika pengelolaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara serta penanganannya (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), Nilai dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  • Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi: Persatuan dan kesatuan bangsa, Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI, Semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat, Aspek-aspek pengokohan NKRI, Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konsep NKRI dan geopolitik Indonesia, Dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal.
  • Bhineka Tunggal Ika, meliputi: Semangat kebersamaan dalam keberagaman, Makna keberagaman personal, sosial, dan cultural, Keanekaragaman sosial dan budaya dan pentingnya kebersamaan, Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Semangat mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Strategi yang diterapkan dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian proses pembentukan kesadaran kebhinekaan dapat dilakukan melalaui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga dapat mewujudkan warga negara yang sadar serta menghargai beragam perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Pembelajaran PPKn Berbasis Kebhinekaan
Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jelas memiliki pengaruh yang besar terhadap integrasi bangsa. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih memegang peran yang strategis dalam memupuk kebersamaan antara warganegara yang memilki latar belakang etnis, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada hakekatnya juga merupakn bagian dari perwujudan proses-proses  kehidupan berbangsa, terutama untuk integrasi bangsa.  Pembahasan tentang integrasi bangsa, tidak lagi menjadi kajian politik yang selama ini sering “diambil alih oleh negara” tetapi mesti menjadi kesadaran yang dibangun oleh rasa nasionalisme dan integrasi bangsa oleh masyarakat sendiri. Mengingat bahwa kesadaran semacam ini jangan mengabaikan faktor keragaman dan penghargaan akar sosial-budaya  yang bersifat kebhinekaan yang menuntut kewajaran dan kesamaan dalam keluarga bangsa yang selama ini tidak terakomodasi.

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, proses pembelajaran menekankan pada bagaimana memperlakukan siswa yang berbeda latar belakang sosial budaya dan kepentingannya. Dalam proses pembelajaran siswa dilatih untuk berpikir kritik, analitik, dan demokratis sehingga mereka dapat menemukan konsep, prinsip, dan nilai. Di sini dipelajari peran pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan materi kebhinekaan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peran penting untuk mempersiapkan anak didik agar dapat mengatasi berbagai kesulitan dan permasalahan yang mereka temukan dalam masyarakat majemuk, serta menghormati keberbedaan sosial, kultural dan keberagaman budaya.

Penyusunan rancangan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya membangun kesadaran kebhinekaan, dapat dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu: (1) analisis isi (content analysis); (2) analisis latar kultural (setting analysis); (3) pemetaan materi (maping contents); (4) pengorganisasian materi (contents organizing) pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan (5) menuangkan dalam format pembelajaran. Kelima tahapan proses dalam merumuskan rancangan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

  1. Analisis isi, yaitu proses untuk melakukan identifikasi, seleksi, dan penetapan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Proses ini bisa ditempuh dengan berpedoman atau menggunakan rambu-rambu materi yang terdapat dalam GBPP, antara lain mengenai materi standar minimal, urutan (sequence) dan keluasan (scope) materi, kompetensi dasar yang dimiliki, serta ketrampilan yang dikembangkan. Di samping itu, dalam menganalisis materi guru hendaknya juga menggunakan pendekatan nilai-moral, yang karakteristiknya meliputi pengetahuan moral, pengenalan moral, pembiasaan moral dan pelakonan moral.
  2. Analisis latar kultural dikembangkan dari pendekatan kultural dan siklus kehidupan (life clycle), yang di dalamnya mengandung dua konsep, yaitu konsep wilayah atau lingkungan (lokal, regional, nasional dan global); dan konsep manusia beserta aktivitasnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Selain itu, analisis latar juga mempertimbangkan nilai-nilai kultural yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat serta kemungkinan kemanfaatannya bagi kehidupan siswa.
  3. Pemetaan materi pembelajaran yang berkaitan erat dengan prinsip yang harus dikembangkan dalam mengajarkan nilai dan moral, yaitu prinsip: dari yang mudah ke sukar; dari yang sederhana ke sulit; dari konkrit ke abstraks; dari lingkungan sempit/dekat menuju lingkungan yang meluas.
  4. Pengorganisasian Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip “4 W dan 1 H”, yaitu: What (apa), Why (mengapa), When (kapan), Where (di mana) dan How (bagaimana). Dalam rancangan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelima prinsip ini, harus diwarnai oleh ciri-ciri pembelajaran menuju pelakonan (experiences) nilai-moral yang berlandaskan pada asas empatisitas tinggi dan kejujuran serta saling menghargai keunggulan masing-masing. Selain itu, pengorganisasian materi pembelajaran perlu memperhatikan beberapa dimensi yang mampu menggambarkan karakteristik kebhinekaan, antara lain dimensi isi/materi (content integration), dimensi konstruksi pengetahuan (konwledge construction), dimensi pengurangan prasangka (prejudice reduction); dimensi pendidikan yang sama/adil (eguitable pedagogy), dan dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan sruktur sosial (empowering school culture and social structure) Kesemuanya dilakukan dengan memberdayakan metode pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran multikultural.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang demikian akan lebih menyejukan nurani siswa yang mengakui dan menghargai potensi individu, kelompok, daerah, dengan mementingkan kebersamaan yang seimbang dan harmonis. Sebab selama ini proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan lebih bersifat “ideology-politik” yang sempit dan tidak disajikan secara interdisipliner dengan ilmu-ilmu sosial lain yang dapat mendukungnya. Akibatnya, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terlalu kering dan kurang peka dengan sentuhan-sentuhan akar kemanusiaan dan kebersamaan sebagai bangsa, karena tidak mampu menyentuh akar sosial budayanya.***

SUMBER BACAAN
Azra, A. (2006). “Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia”: Perspektif Multikulturalisme, dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Indentitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press.

Branson, M.S. et al. (1999). Belajar Civic Education dari Amerika, Yogyakarta: LKIS.

Faturochman.’t.t”. Model-Model Psikologi Kebhinnekatunggalikaan Dan Penerapannya Di Indonesia. Makalah. Yogyakarta

Mahfud, Choirul. (2011). Pendidikan Multikultural. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Tilaar. H.A.R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta. Grasindo.

Winaputra & Budimansyah, D. (2007). Civics Eductation: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas: Bandung, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional, Surabaya: Media Centre, 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Pendidikan

SEKOLAH RAMAH ANAK

(Selip Gagas Untuk Momen Outdoor Classroom Day) Oleh Anselmus Atasoge (Mahasiswa UIN
Go to Top