PKN DAN NILAI MORAL

Rubrik Pendidikan Oleh

Oleh: Salamuddin Uwar
(Guru SMP Negeri 7 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Bidang Internal AGUPENA Maluku)

Saat ini, nilai moral seakan tidak lagi menjadi hal yang paling penting bagi sebagian kalangan. Fenomena ini tentu saja tidak bisa terlepas dari sistem pendidikan yang kita terapkan. Keberhasilan sistem pendidikan kita cenderung diukur dengan kecerdasan intelektual, sementara kecerdasan emosional, spiritual, dan kecerdasan sosial, serta kecerdasan moral seringkali diabaikan. Akhirnya, kita diperhadapkan pada situasi sosial di mana moral tidak lagi menjadi ukuran bagi baik buruknya prilaku seseorang. Kondisi ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berlarut karena hanya akan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara nantinya. Tentu saja dampak buruk yang penulis maksudkan adalah terjadinya degradasi moral dikalangan para pelajar hingga para pejabat negara kita.

Dalam kondisi yang demikian, sebagian kalangan kemudian mengaitkan baik-buruknya moral seseorang dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah. Bahkan, di tengah masyarakat pun memiliki anggapan yang demikian. Hal demikian tidak bisa dinafikan mengingat masa lalu mata pelajaran ini, di mana pada zaman Orde Baru mata pelajaran PKn dikenal sebagai mata pelajaran moral bagi setiap siswa pada semua tingkatan pendidikan. Sejak tahun 1975 Penddikan Moral Pancasila (PMP) diperkenalkan sebagai pendidikan moral bagi siswa pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga tahun 1994. Dan ketika terjadi perubahan kurikulum pada tahun 1994 mata pelajaran ini pun mengalami perubahan nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Tentu saja perubahan tersebut juga terjadi pada muatan materi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk salah satunya adalah pelajaran tentang nilai moral.

Dalam perjalanannya Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah tidak lagi berfokus pada pengembangan nilai-nilai moral, tapi cenderung fokus pada isu-isu kewarganegaraan sebagaimana tuntutan reformasi. Di dunia, Pendidikan kewarganegaraan kemudian menjadi salah satu syarat bagi terbentuknya negara hukum (Rechtstaat), sebagaimana yang disepakati dalam konverensi Internasional Commision of Jurist yang diselenggarakan pada tahun 1965 di Bangkok, Thailand. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan pada setiap negara yang menganut paham demokrasi, termasuk di Indonesia. Bahkan, di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu bentuk usaha pembelaan negara oleh warganegara sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Melihat kondisi yang demikian, maka timbul pertanyaan, dimanakah posisi pelajaran moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan saat ini? Jawabannya, tentu saja pelajaran moral tidak lagi mendominasi setiap materi yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, hanya sedikit saja materi yang bersinggungan dengan pelajaran moral, seperti nilai-nilai Pancasila serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan keterbatasan materi yang demikian, tentu saja kita tidak bisa berharap sepenuhnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembentukan moral para siswa di sekolah. Selain itu pula, kita tidak bisa sepenuhnya berharap pula pada para guru PKn sebagai penanggungjawab bagi terselenggaranya penanaman nilai-nilai moral pada diri siswa di sekolah.

Penulis sebagai salah satu guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sering merasa miris ketika segala hal yang terkait dengan prilaku siswa yang menyimpang dan jauh dari nilai-nilai moral, maka yang selalu dikambinghitamkan adalah para guru PKn dengan mata pelajarannya. Di sisi lain, para siswa cenderung menganggap diri hebat tatkala mampu menaklukkan beberapa mata pelajaran ujian nasional dengan mengekpresikan kegembiraan mereka melalui berbagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral, seperti konvoi di jalanan umum, ataukah mengkonsumsi minuman keras, dan bahkan yang lebih miris lagi adalah merayakan kelulusan mereka dengan melakukan sex bebas sebagai bentuk ekspresi kegembiraan atas kelulusan mereka atas mata pelajaran ujian nasional dimaksud. Dan ketika sudah terjadi hal yang demikian, maka yang selalu disalahkan adalah para guru Pendidikan Kewarganegaraan dan guru Pendidikan Agama di sekolah.

Tentu saja kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, mengingat para siswa adalah generasi masa depan bangsa yang kelak akan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa ini. Untuk itu, perlu ada upaya penanaman nilai-nilai moral sejak dini pada generasi muda sehingga kelak pola prilaku mereka tidak seperti kebanyakan pejabat kita saat ini yang mengabaikan nilai-nilai moral dan cenderung berprilaku menyimpang dalam mengelola negara. Dan tentu, salah satu upaya itu adalah melalui pembelajaran pendidikan moral di sekolah. Selain itu pula, pelajaran moral tidak hanya menjadi an sich tanggung jawab guru Pendidikan Kewarganegaraan dan guru Pendidikan Agama di sekolah saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pejabat pengambil kebijakan, baik di pusat maupun di daerah, dari eksekutif hingga legislatif, semuanya memiliki peran yang sama serta ikut memberikan teladan yang baik bagi generasi masa depan bangsa ini.

Atas kondisi tersebut, beberapa kalangan kemudian mewacanakan penerapan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di bangku sekolah sebagai bagian dari upaya membentuk dan menumbuhkembangkan serta memelihara nilai-nilai moral bagi generasi penerus bangsa, mengingat kondisi moral anak bangsa saat ini sudah berada pada titik yang sangat mengkhwatirkan dan perlu mendapat penangganan khusus melalui suatu program pendidikan yang terrencana dan berjangka panjang. Tentu saja wacana tersebut tidak  dimaksudkan sebagai bagian dari upaya membangkitkan kembali doktrin politik Orde Baru yang dianggap sebagai biang kerok terjadinya berbagai ketimpangan sosial di negeri ini, akan tetapi hal tersebut sebagai wujud kepedulian sebagian kalangan atas semakin merosotnya nilai-nilai moral dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam kondisi bangsa yang demikian, maka sangat dibutuhkan peran serta lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan moral di sekolah. Walaupun pada kenyataannya, peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media penanaman nilai-nilai moral bagi anak bangsa tidak sebesar zaman Orde Baru ketika itu, namun peran tersebut tetap harus dioptimalkan sebaik mungkin, sehingga bangsa ini dapat terlepas dari belenggu-belenggu ketidakadilan, korupsi, dan perilaku tidak terpuji lainnya. Karena tidak mungkin kita mampu mewujudkan bangsa yang beradab jika moral rakyat dan pejabat kita rusak akibat mengabaikan nilai-nilai moral yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun kehidupan bernegara. Semoga! ***

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan Terbaru tentang Pendidikan

PAHLAWAN ZAMAN NOW

Oleh Fortin Sri Haryani Pahlawan diartikan sebagai seorang yang telah berjasa, memberikan
Go to Top