Pelangi di Larantuka: Catatan Rihlah Literasi ke Nusa Tenggara Timur (18)

Rubrik Kegiatan/Literasi Oleh

Oleh YANUARDI SYUKUR

Ada sebuah ungkapan menarik dari Bupati Anton Hadjon, yang mengatakan, “Jangan berpolitik dalam gerakan literasi.” Komentar itu dilontarkan Hadjon ketika bercerita tentang seminar nasional yang namanya telah tercantum di flyer dan secara viral di media sosial, khususnya Facebook.

Dalam pandangannya, panitia pelaksana telah “berpolitik” dengan memasukkan namanya dalam flyer tersebut. Tentu saja Bupati Hadjon tidak hendak mengatakan bahwa seminar nasional ini ada kaitan dengan politik, kendati sekarang ini tahun politik–ya pilkada tahun ini, ya pilpres tahun depan.

Tak lama setelah itu, seorang kawan baru bernama Ltwo Riyantobi bertanya, “Bagaimana caranya agar guru dan organisasi guru tidak terlibat dan ikutan dalam politik?”

Kalau merujuk ke Aristoteles, filsuf Yunani kuno, manusia kata dia adalah zoon politicon atau makhluk sosial yang terambil dari kata zoon (hewan) dan politicon (bermasyarakat). Mungkin arti sederhananya: hewan yang bermasyarakat. Ini berarti bahwa pandangan evolusi manusia–sebagai salah satu spesies–di alam semesta sebelum datangnya Darwin dengan The Origin of Species, telah ada di Yunani. Anggapan bahwa manusia itu bagian dari hewan yang berkembang dengan berbagai variasi.

Jika kita sepakat bahwa manusia adalah zoon politicon, maka semua aktivitas manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya bermasyarakat (atau berpolitik). Dalam hal ini, istilah politik tampaknya masih disamakan dengan masyarakat–karena politik sejatinya juga terkait masyarakat. Tapi, jika merujuk pada perkembangan pengetahuan sekarang ini, dimana politik itu berbeda dengan masyarakat–yang terlihat dari adanya ilmu politik dan ilmu sosial–maka politik cenderung diterjemahkan sebagai strategi, atau siasat, atau apa yang disebut Harold Laswell sebagai, “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.”

Kita pakai sajalah pendapat Laswell itu. Maka, jika guru atau organisasi guru berpolitik berarti mereka mengejar sesuatu (“apa”), dalam waktu tertentu (“kapan”), dengan cara-cara tertentu (“bagaimana”). Tentu saja, sebagai makhluk merdeka, semua orang pasti punya preferensi politik tentang siapa yang paling layak, paling bisa, dan paling cocok menjadi pemimpin. Tapi, jika organisasi guru dibawa pada pilihan politik tertentu, mungkin itu yang tidak begitu tepat. Artinya, secara personal tiap orang bisa dan memang harus ada pilihan politiknya, akan tetapi secara organisasi, gerakan guru atau gerakan literasi sebaiknya tidak ikut-ikutan dalam mobilisasi politik kepada calon tertentu.

Sebagai organisasi guru menulis tentu saja Agupena tidak akan ke sana. Organisasi yang didirikan oleh para pemenang lomba menulis di Jakarta ini memang diorientasikan untuk mengembangkan berbagai kecakapan guru (dan juga dosen/tenaga kependidikan) agar dapat berdaya dengan keterampilan tersebut. Para guru, dalam konteks ini, diharapkan dapat lebih menjadi berdaya dengan kemampuan menulisnya. Contoh sederhananya, jika guru dapat menulis buku, maka buku-bukunya akan bisa menjadi bahan pembelajaran di kelas. Itu pastinya sangat berguna ketimbang hanya mengandalkan buku-buku yang mungkin kontennya tidak sepenuhnya relevan untuk siswa.

Maka, pertanyaan bagaimana cara agar guru dan organisasi guru tidak terlibat dalam politik memang agak susah. Semua kita pasti terlibat dalam politik (secara luas). Akan tetapi, menjadikan organisasi sebagai kendaraan politiklah yang mungkin perlu dicermati. Saya kira pendapat dari Bupati Hadjon di atas, yang diucapkan saat sambutan seminar nasional (3/3) yang lalu adalah sebagai warning agar para guru–dan juga organisasi lainnya–tidak membawa kepentingan politik (dalam arti sempit guna meraih target elektoral) dalam berbagai kegiatan komunitas.

Lebih bagus para guru berfokus pada apa yang diamanatkan oleh Ki Hadjar Dewantara yang sangat terkenal, “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.” Dan, itulah standing point yang jadi pijakan dan perjuangan komunitas guru menulis seperti Agupena. *

Dosen dan peneliti bidang Antropologi Sosial yang menulis 60 buku berbagai genre (Islam, Timur Tengah, biografi, dan motivasi, riset sosial). Beberapa bukunya dikaji sebagai tugas akhir di perguruan tinggi dan didokumentasikan di berbagai perpustakaan di Indonesia, Singapura, dan Australia. Pada tahun 2017, buku yang diinisiasinya "Hidup Damai di Negeri Multikultur" (GPU, 2017) diluncurkan di Kedubes Australia. Ia pernah diundang sebagai narasumber di Kuala Lumpur, Bangkok, beberapa stasiun televisi Indonesia dan MBC Korea. Saat ini, mahasiswa S3 Antropologi FISIP UI ini menjadi Ketua Bidang Usaha dan Jasa Penulisan/Penerbitan Agupena Pusat.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*